Sekilas Sejarah Pers Nasional ; 32 Tahun Orde Baru (13)

Kaltimampunku.com

32 TAHUN ORDE BARU  

PERS INDONESIA MINUS ORGAN PKI

Regulasi pers dan serangkaian pemberangusan surat kabar yang terjadi di era Demokrasi Terpimpin mencerminkan dominasi lembaga eksekutif yang meningkat tajam dalam penyelenggaraan negara.

Selain pers, korban lainnya adalah partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat. Untuk mengukuhkan dominasinya, aparat eksekutif membatasi kebebasan tokoh-tokoh kritis dan oposisi. Langkah ini tidak mengakhiri pertentangan antara kelompok-kelompok politik yang bersaing.

PKI dan para pendukungnya  terus melancarkan ‘ofensif revolusioner’ mereka, sedangkan perlawanan dari kubu BPS makin meluas.

Situasi politik nasional sejak Oktober 1965 berbalik dengan dilancarkannya operasi penumpasan G30S/PKI. PKI dan seluruh organisasi pendukungnya dibubarkan dan dilarang.

Pers PKI dan sekutunya ditutup, antara lain Harian Rakyat, Bintang Timur, Warta Bhakti, Kebudayaan Baru, Ekonomi Nasional, Warta Bandung, Djalan Rakyat, Trompet Masjarakat, Djawa Timur, Harian Harapan, Gotong Rojong dan sebagainya. Koran-koran organ partai PNI yang ditutup antara lain Suluh Indonesia, Berita Minggu, Bendera Revolusi, Patriot. Seluruhnya tercatat sebanyak 46 koran yang dilarang terbit. PWI dan SPS dibersihkan dari unsur-unsur PKI dan sekutunya. Wartawan-wartawan yang dipecat berjumlah lebih 300 orang.

Pimpinan negara beralih dari Presiden Sukarno ke Jenderal Soeharto. Setelah Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967, pemerintah Orde Baru mencanangkan program pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 ‘secara murni dan konsekuen’.

Pemilihan umum dan pemilihan presiden serta wakil presiden dilangsungkan tiap lima tahun. Tidak saja pembaruan MPR/DPR dan lembaga-lembaga supra-struktur lainnya, juga jajaran partai-partai dan lembaga-lembaga masyarakat menjalani perombakan, seperti penyederhanaan partai-partai/organisasi-organisasi politik, penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pembangunan hukum dan perundang-undangan, disiplin anggaran, reformasi perpajakan, dan sebagainya.

Pemerintah membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengkoordinasikan operasi penumpasan PKI khususnya dan mengendalikan kehidupan politik dan pers pada umumnya.

Dengan membeli mesin-mesin cetak impor mutakhir untuk meningkatkan sirkulasi, pers nasional pun mulai membenah diri. Dibukanya pintu bagi investasi asing mendorong persaingan pasar, dan ini menunjang periklanan pers.

Tetapi, hubungan pers-pemerintah dilanda konflik mendasar. Sementara kedua pihak sepakat untuk membangun sistem Pers Pancasila, dengan menggunakan konsep jurnalistik pembangunan, mengembangkan hubungan kemitraan pers-pemerintah-masyarakat, dan lain-lain, kebebasan pers semakin dibatasi dan tindakan pemberangusan berlanjut.

Pada awalnya hubungan pers (tanpa koran-koran PKI) dengan pemerintah Orde Baru berjalan normal, meski sistem lisensi pers tetap diberlakukan. 

Pada 1 Oktober 1965, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, Jenderal Umar Wirahadikusumah, mengizinkan dua harian ABRI untuk meneruskan penerbitannya, yaitu harian Berita Yudha pimpinan Kepala Pusat Penerangan AD Ibnusubroto bersama wartawan asal harian Berita Indonesia dipimpin S.H. Wibowo dan Angkatan Bersenjata yang dipimpin Kepala Pusat Penerangan ABRI Sugandhi. Polisi dikerahkan mengawal tempat ke dua surat kabar dicetak.

Koran-koran lain harus memperoleh izin terbit dari pemerintah, seperti harian Duta Masyarakat pimpinan H. Mahbub Djunaidi dan Duta Revolusi (keduanya media NU), Kompas pimpinan PK Ojong dan Jakob Oetama (didukung Partai Katolik), dan Sinar Harapan pimpinan JCT Simorangkir, H.G. Rorimpandey, dll. (didukung Parkindo).

Para wartawan harian Merdeka memperoleh izin menerbitkan surat kabar API dengan berafiliasi pada partai IPKI (tetapi akhir November 1965 Departemen Penerangan mencabut izin terbitnya). Nama-nama yang tercantum sebagai pengasuh API antara lain Sukendro, Ali Siregar (keduanya pejabat militer) H.Surio, Wienaktu, Harmoko, Sumantri Mertodipuro, Tahar. Harian-harian baru antara lain adalah Harian Kami pimpinan Nono Anwar Makarim dan Zulharmans, Karya Bakti pimpinan Syech Marhaban.

Kantor Berita Nasional Indonesia (KNI) yang baru juga mulai berkiprah. Merdeka pimpinan B.M. Diah, Indonesian Observer pimpinan Herawati Diah, Soetomo Satiman dan Tribuana Said dan Berita Indonesia pimpinan Soemantoro diterbitkan kembali, ditambah koran-koran baru seperti Suluh Marhaen pimpinan Manai Sophiaan, harian Berita Djajakarta, Operasi pimpinan Bachtiar Djamily, mingguan Populer pimpinan T. Yousli Syah yang kemudian menerbitkan harian Media Indonesia (terakhir dipimpin Surya Paloh).

Di Surabaya, terbit lagi harian-harian Surabaya Post pimpinan A. Azis, Djawa Post pimpinan S. Tedjo, Suara Rakyat pimpinan Suprapto. Di Ujung Pandang tercatat surat kabar Pedoman Rakyat pimpinan L.E. Manuhua,  di Semarang terbit kembali Suara Merdeka pimpinan Hetami, di Yogyakarta Kedaulatan Rakyat pimpinan Samawi dan M. Wonohito (sebelumnya sempat bernama Dwikora).

Di Medan, penerbit Waspada mendirikan Harian Kesatuan pimpinan Ani Idrus sebelum kembali menerbitkan Waspada. Juga terbit Mimbar Umum pimpinan Arif Lubis dan koran baru Proklamasi pimpinan T.D. Pardede.

Di Bandung, Sakti Alamsjah dan Atang Ruswita menerbitkan kembali Pikiran Rakyat. Ini adalah sebagian kecil dari penerbitan pers yang tumbuh antara 1966 dan 1982.

Pada tahun 1966 terdaftar sebanyak 130 penerbitan pers. Pada tahun 1982 jumlah harian turun menjadi 95, sedangkan yang mampu terbit sesuai ketentuan perizinan hanya 51 harian. Menjelang akhir Orde Baru terdaftar sebanyak 71 harian. ( Baca Sebelumnya : Sekilas Sejarah Pers Nasional ; Koran Koran PKI

Penulis : Tribuana Said

Editor : Akhmad Zailani

”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan