”The ”The

Kaltimampunku.com

DARI LIBERALISME KE
DEMOKRASI TERPIMPIN

KERAPUHAN FEDERALISME DAN SISTEM PARLEMENTER

Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda di Den Haag menciptakan negara Indonesia yang lain dari yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan konstitusi RIS.

Undang-undang Dasar RI yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 hanya berlaku di wilayah republik yang meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatera dengan ibukotanya Yogyakarta. RIS bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak sesuai dengan jiwa Proklamasi. Sebagian rakyat Indonesia menilai RIS adalah siasat kolonial Belanda yang harus ditolak.

Karena itu, segera setelah pengakuan kedaulatan, rakyat menuntut pembubaran RIS yang berjumlah 16 negara-negara bagian dan kembali ke negara kesatuan RI.

Mula-mula negara-negara Jawa Timur dan Madura tumbang dan menggabungkan diri dengan RI, disusul negara-negara lainnya sehingga pada April 1950 di luar RI hanya tinggal tiga negara bagian, yakni Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur dan Daerah Istimewa Jakarta.

Kemudian, daerah Minahasa memisahkan diri dari Indonesia Timur untuk bersatu dengan RI. Ini diikuti negara-negara bagian lainnya. Selanjutnya, atas desakan rakyat yang meningkat, juga Negara Sumatera Timur bubar dan bergabung dengan RI. Tepat 17 Agustus 1950, RIS resmi dihapus dan hanya ada satu RI.

RI yang diumumkan pada 17 Agustus 1950 tersebut menggunakan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) yang juga lain dari UUD 1945.

Menurut UUDS 1950, sistem pemerintah yang dianut adalah sistem parlementer yang berdasar pada pemikiran demokrasi liberal. Dalam RI yang berlandaskan UUDS 1950, presiden dan wakil presiden adalah jabatan konstitusional, sedangkan pemerintah eksekutif berada pada para menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen.

Selama periode antara 1950 dan 1957, tercatat sebanyak enam kali perubahan kabinet, yaitu kabinet Perdana Menteri Muhammad Natsir (September 1950-Maret 1951), kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955), kabinet Burhanuddin Harahap (April 1955-Maret 1956), dan kabinet Ali II (April 1956-Maret 1957). Usia rata-rata ke enam kabinet tersebut adalah 13 bulan.

Pada masa itu terjadi banyak pergolakan bersenjata, antara lain pergolakan Darul Islam di bawah pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Pemberontakan Daud Beurueh di Aceh, kemudian pergolakan dewan-dewan militer di beberapa daerah menjurus kepada perlawanan bersenjata di Sulawesi (Maret 1957) dan PRRI di Sumatera (Februari 1958).

Untuk mengatasi kemelut politik dalam negeri itu, pemerintah memberlakukan keadaan darurat perang sejak 14 Maret dan melaksanakan operasi militer untuk menumpas berbagai aksi-aksi pemberontakan tersebut.

Perkembangan politik liberalisme saat itu dengan sendirinya tercermin pula dalam kehidupan pers nasional.

Pada tahun pertama, 1950, surat kabar-surat kabar  menentukan pilihan masing-masing dalam menyikapi pertentangan politik seputar hasil-hasil KMB, dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan pertentangan partai-partai, baik di parlemen mau pun dalam kabinet.

Suasana dan keadaan politik yang liberalistik ini terpantul dalam pola pemberitaan, garis editorial atau tajuk rencana, bentuk karikatur dan isi pojok penerbitan pers. Terutama penerbitan pers masing-masing partai.

Setelah pengakuan kedaulatan, struktur pers di Indonesia merupakan kelanjutan masa sebelumnya, terdiri dari pers nasional, surat kabar-surat kabar Belanda, dan Cina.

Kebebasan dalam menyelenggarakan isi dan penampilan surat kabar mencerminkan kebebasan bagi setiap pihak untuk memasuki bidang pers. Tetapi, usaha penerbitan tanpa penggarapan aspek-aspek manajemen dan ekonomi secara seksama, cepat atau lambat, akan mendapat kesulitan.

Dan dalam kenyataannya pada waktu itu, kebanyakan pers nasional berada dalam posisi lemah di bidang pengusahaan, dibanding dengan koran-koran Belanda yang dicetak di percetakan-percetakan milik Belanda yang mutakhir dan koran-koran milik pengusaha Cina yang didukung oleh kapital kuat.

Di antara sejumlah kecil pers nasional yang mampu membangun peralatan grafika yang baik tercatat Merdeka, Pedoman dan Indonesia Raja.

Menurut data tahun 1954, di seluruh Indonesia terdapat sebanyak 105 surat kabar harian dengan total oplah 697.000 lembar. 

Pada tahun 1959 jumlah harian menurun jadi 94, tetapi jumlah total oplah mencapai 1.036.500  lembar. Separuh oplah koran-koran Jakarta juga beredar di luar wilayah ibukota.

Pada saat itu harian yang beroplah di atas 30.000 lembar per terbit tidak banyak. Koran-koran yang melebihi oplah tersebut adalah Harian Rakjat (koran PKI), Pedoman (pro-PSI), Suluh Indonesia (koran PNI) dan Abadi (pro-Masyumi), semuanya terbit di Jakarta.

Selain ke empat harian tersebut, di Jakarta tercatat harian Merdeka, Pemandangan, Bintang Timur, Duta Masjarakat, Keng Po, Sin Po, dan majalah-majalah seperti Siasat, Mimbar Indonesia serta Star Weekly.

Di Bandung ada Fikiran Rakjat. Di Semarang, terdapat Daulat Rakjat, Utusan Nasional, Tempo, Tanah Air dan Suara Merdeka. Di Yogyakarta, selain Kedaulatan Rakjat, juga terbit harian Hidup. Di Surabaya ada Harian Umum, Suara Rakjat dan Surabaya Post.

Di Sumatera, koran-koran yang tergolong beroplah besar adalah Waspada dan Mimbar Umum, keduanya terbit di Medan. (Baca Sebelumnya : Sekilas Sejarah Pers Nasional; PWI dan SPS Didirikan)

Penulis : Tribuana Said

Editor : Akhmad Zailani


”The ”The

Tinggalkan Balasan