”The ”The

DEMI INDONESIA MERDEKA

Dalam sejarah mencapai Indonesia merdeka, wartawan Indonesia tercatat sebagai patriot bangsa  bersama para perintis pergerakan di berbagai pelosok tanah air yang berjuang untuk menghapus penjajahan.

Wartawan di Konferensi Malino di timur laut Makasssar tahun 1946. V.l.n.r.: F.J. Goedhart, Parool / Amsterdam; Sudiatmoko, Insight / Batavia; S.T. Hsieh, Kantor Berita Pusat; Nanking; John de la Valette, Sydney Morning Herald; A. van Goudoever, informasi politik Layanan Informasi Pemerintah / Batavia; T. Taylor, juru kamera Dinas Informasi Pemerintah / Batavia; W. Latumeten, Het Nieuwsblad / Batavia; Royal Arch Gunnison, N.A.N.A. dan Sistem Penyiaran Bersama / New York; A. Teunis, layanan radio, Layanan Informasi Pemerintah / Batavia. Di latar depan di sebelah kanan: C.J. Hasperhoven, petugas humas Layanan Informasi Pemerintah. Konferensi Malino diselenggarakan dengan perwakilan dari Kalimantan dan yang disebut sebagai Great East untuk pembentukan dua negara. Digambarkan: Goedhart, F.J.; Sudiatmoko; Hsieh, S.T.; Nanking; Valette, J. de la; Goudoever, W. dari; Taylor, T.; Latumet, W.; Gunnison, R.A.; Teunis, A.; Hasperhoven, C.J. Foto bernomor: A26584. H, 1548/ Author/creator
Netherlands Indies Government Information Service

Di masa pergerakan, wartawan bahkan  menyandang dua peran sekaligus,  pertama, sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan kedua sebagai penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional dan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan,

Editor Rosihan Anwar dari Kantor Pers Antara dan Merdeka di Batavia memberikan pidato pada jamuan perpisahan di akhir Konferensi Malino di timur laut Makasssar tahun 1946
Konferensi Malino diselenggarakan dengan perwakilan dari Kalimantan dan yang disebut sebagai Great East untuk pembentukan dua negara. Author/creator
Netherlands Indies Government Information Service

Kedua peran tersebut mempunyai tujuan tunggal, yaitu mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan aktivis politik.

Dalam Indonesia merdeka, kedudukan dan peranan wartawan khususnya, pers pada umumnya, mempunyai arti strategik sendiri dalam upaya berlanjut untuk mewujudkan cita-cita  kemerdekaan.

Baca juga : Kalangan Pers Ikut Berjuang

Aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional pada tanggal 9 Februari 1946 dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kelahiran PWI di tengah kancah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam tekad dan semangat patriotiknya untuk membela kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan negara.

Bahkan dengan kelahiran PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan dalam menggagalkan negara-negara noneka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia.

Sejarah lahirnya surat  kabar dan pers itu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya idealisme perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan.

Di zaman revolusi fisik, lebih terasa lagi betapa pentingnya peranan dan eksistensi pers sebagai alat perjuangan, sehingga kemudian berkumpullah di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional,  untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.

Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum tanggal 6 Juni 1946, yaitu tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946.

Karena peristiwa itulah orang mengibaratkan kelahiran PWI dan SPS sebagai “kembar siam”. Di balai pertemuan “Sono Suko” di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari itu wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Yang datang beragam wartawan, yaitu tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang dan pejuang wartawan. Pertemuan besar yang pertama itu memutuskan:

Baca juga : Horas Siregar, Wartawa Pejuang, Setelah 2 Kali Dipenjara Diusir Belanda dari Kaltim



            a. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia
                dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
                diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris
                Sudarjo Tjokrosisworo.

            b. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan
                1. Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta),
                2. B.M. Diah (Merdeka, Jakarta),
                3. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta),
                4. Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto),
                5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya),
                6. Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang),
                7. Sudjono (Berdjuang, Malang), dan
                8. Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat,Yogyakarta).

Ke-8 orang tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang  dan Sudarjo Tjokrosisworo. Tugas mereka adalah merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah semuanya terbit dengan hanya satu tujuan, yaitu “Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat.”

Komisi 10 orang tersebut dinamakan juga “Panitia Usaha” yang dibentuk oleh Kongres PWI di Surakarta tanggal 9-10 Februari 1946.

Kurang tiga minggu kemudian komisi bertemu lagi di kota itu bertepatan para anggota bertugas menghadiri sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung dari 28 Februari hingga Maret 1946.

Komisi bersidang dan membahas masalah pers yang dihadapi, kemudian pada prinsipnya sepakat perlunya segera membentuk sebuah wadah untuk mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar, waktu itu disebut Serikat Perusahaan Suratkabar. Baca selanjutnya : Sekilas Sejarah Pers Nasional ; Lahirnya SGP dan Organisasi Periklanan

Penulis : Tribuana Said
Editor : Akhmad Zailani

:

:

”The ”The

Tinggalkan Balasan