”The ”The

Kaltimampunku.com

MANIPOLISASI DAN NASAKOMISASI

Dengan berlakunya  UUD 1945, pimpinan pemerintah pusat kembali berada di tangan presiden. Dekrit Presiden 5 Juli merupakan lonceng kematian liberalisme dan sistem parlementer di Indonesia.

Pada masa itu perjuangan membebaskan Irian Barat dari penjajah Belanda meningkat dengan diawali pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda pada 17 Agustus 1960.

Setahun kemudian presiden menetapkan Tri Komando Rakjat (Trikora) sebagai pencanangan konfrontasi militer terhadap Belanda di Irian Barat.

Saat itu Belanda sedang menyiapkan berdirinya suatu negara boneka Papua. Sikap tegas pemerintah dan rakyat Indonesia, dibarengi dukungan internasional, berhasil memaksa Belanda untuk mengakhiri penjajahannya atas wilayah tersebut pada bulan Agustus 1962.

Di lain pihak, kebijakan pemerintah di bidang politik dalam negeri menimbulkan konflik-konflik tajam. Umpamanya, langkah presiden untuk menciptakan dominasi tiga aliran kekuatan politik, yaitu Nasionalisme, Komunisme dan Agama (disingkat Nasakom), dalam lembaga-lembaga negara dan organisasi-organisasi masyarakat.

MPRS, DPRS, DPA dan Front Nasional secara politis-psikologis berada di bawah pengaruh bahkan kendali ke tiga aliran tersebut. Namun, PKI menggunakan program Nasakomisasi untuk menuntut kursi dalam pemerintahan dan juga Nasakomisasi dalam angkatan bersenjata (ABRI).

Selain itu, sebagai bagian dari ‘ofensif revolusioner’, PKI bersama-sama organisasi pendukungnya menentang kebijakan-kebijakan tertentu pemerintah dan menyerang menteri-menteri yang mereka tolak, menggerakkan aksi-aksi sepihak di pedesaan (kini disebut konflik horisontal), menyudutkan golongan yang menentangnya, dan menuntut dibentuknya “angkatan ke-5” (massa memanggul senjata).

Golongan ekstrim kiri PKI memperoleh kemenangan politis-psikologis dari sejumlah tindakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang mereka serang.

Sejak pidato presiden pada peringatan 17 Agustus 1959 diberi nama Manifesto Politik (Manipol) dan ditetapkan sebagai Gari-garis Besar Haluan Negara, kehidupan politik nasional berjalan mengikuti pola Demokrasi Terpimpin.

Dalam kerangka itu, pers nasional diarahkan untuk menjadi “pers terpimpin” dan “pers Manipol”. Landasan hukum Manipolisasi pers nasional adalah Lampiran A, Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960. Ketetapan tersebut menggariskan bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi massa revolusioner di seluruh Indonesia.

Rakyat harus didorong untuk memiliki keyakinan yang teguh tentang Sosialisme Indonesia, sehingga dukungan bagi kelangsungan revolusi dan peranannya dalam pembangunan nasional dapat terwujud.

Menurut ketetapan tersebut selanjutnya, semua media komunikasi massa seperti pers, radio, film, dan sebagainya (kala itu belum ada televisi dan Internet) harus digerakkan sebagai satu kesatuan terpadu secara terpimpin, berrencana dan terus menerus, ke arah kesadaran mengenai Sosialisme Indonesia dan Pancasila.

Dalam upaya me-Manipol-kan pers menuju pers sosialis, pemerintah akan membantu dalam pengadaan fasilitas, latihan, kertas koran, pendidikan, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan untuk mencapai “pers terpimpin”, “pers Manipol” dan “pers sosialis” tersebut antara lain adalah:

– Peraturan Peperti No. 3/1960 yang melarang penerbitan pers dalam
  aksara asing, terutama Cina. Peraturan ini kemudian diubah sehingga
  dua koran Cina mendapat izin terbit, masing-masing Huo Chi Pao (Api
  Revolusi) dan Che Chi Pao (Obor Revolusi)

– Peraturan Peperti No.10/1960 tentang keharusan bagi penerbit pers
  untuk memperoleh izin terbit. Ketentuan ini mencantumkan sejumlah
  prinsip yang harus dipenuhi oleh pers, antara lain mendukung Manipol.
  Penerbit dan pemimpin redaksi juga diwajibkan menandatangani
  pernyataan berisi 19 pasal.

Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh pers. Antara lain, peraturan Peperti No.1/1961 yang menetapkan percetakan-percetakan pers sebagai alat untuk menyebarluaskan Manipol dan Dekrit Presiden No.6/1963, dikeluarkan setelah hukum darurat pers dicabut, yang menekankan tugas pers untuk mendukung Demokrasi Terpimpin.

Berdasarkan dekrit itu, penerbit pers harus tetap memperoleh izin terbit dari pemerintah, dalam hal ini menteri penerangan. Karena diwajibkan meminta izin terbit, koran Masyumi Abadi menghentikan penerbitannya.

Sebelumnya, partai Masyumi sendiri, juga PSI, telah dilarang oleh pemerintah. Harian Pedoman dan Nusantara, yang memenuhi kewajiban memperoleh izin terbit itu, tidak lama kemudian juga ditutup oleh pemerintah. Setelah itu, menyusul penerbitan Pos Indonesia, Star Weekly dan sejumlah lainnya. (Baca Sebelumnya : Sekilas Sejarah Pers Nasional : Pemberangusan Pers)

Penulis : Tribuana Said

Editor : Akhmad Zailani

”The ”The

Tinggalkan Balasan