”The ”The

Kaltimampunku.com

CITRA PEMERINTAH MEMBURUK

Pada tahun 1993, lembaga riset ternama di Hong Kong, Political and Economic Risk Consultancy menyiarkan hasil survei para eksekutif bisnis yang menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara paling korup di Asia.

Di satu pihak, pemerintah selalu membantah tuduhan-tuduhan meluasnya korupsi di tubuh birokrasi. Di lain pihak, kepercayaan terhadap pemerintah terus terpuruk.

Kasus pembreidelan bulan Juni 1994 terhadap tiga penerbitan pers yang berpengaruh — Tempo, Detik dan Editor  — memperkuat citra otoriter pemerintah Soeharto, tindakan tersebut ibarat melempar bensin ke bara.

Kasus Tempo mengundang perhatian luas karena menyangkut dugaan penyimpangan dalam pembelian kapal-kapal perang bekas asal Jerman Timur oleh pemerintah Indonesia.

Pimpinan Tempo menggugat pemerintah ke pengadilan, dengan hasil menang di tingkat pengadilan tinggi tetapi dikalahkan di Mahkamah Agung.

Sementara itu, para wartawan majalah itu bersama para simpatisan mereka di dalam dan luar negeri terus memprotes pemberangusan tersebut.

Pada bulan Agustus mereka membentuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan tahun berikutnya resmi menjadi anggota International Federation of Journalists (IFJ) yang bermarkas di Belgia.

Kecuali IFJ, sejumlah lembaga pers dan hak azasi manusia di  Barat serta UNESCO melakukan intervensi terhadap keputusan pembreidelan yang diambil pemerintah dan penangkapan disusul pengadilan beberapa aktivis AJI.

Dengan demikian, seperti di masa awal Indonesia merdeka, PWI bukan lagi merupakan wadah tunggal wartawan di Indonesia. Karena dianggap melanggar ketentuan dan  peraturan organisasi, pengurus PWI memecat sejumlah anggotanya yang menyeberang ke AJI.  

Wacana politik nasional sepanjang tahun 1995 sampai 1997 berkisar isu-isu suksesi dan keterbukaan. Masalah suksesi menjadi relevan terutama setelah Presiden Soeharto mendapat serangan jantung di tahun 1997, Dalam kenyataannya suksesi dan keterbukaan hanya sebatas retorika.

Beberapa wartawan, termasuk pengurus teras AJI, diadili dan dihukum penjara. Wartawan Kompas di Bandung yang sedang bertugas dipukul polisi, empat wartawan Lampung Post dipecat karena memuat hasil wawancara dengan novelis Pramoedya Ananta Toer, program “Perspektif” di SCTV terpaksa dibatalkan menyusul serangkaian tekanan dari Departemen Penerangan terhadap stasiun televisi tersebut, di Yogyakarta wartawan Bernas Fuad Mohammad Syafruddin dikeroyok di rumahnya hingga meninggal dunia. PWI mengutuk pembunuhan Fuad dan menuntut pemerintah mengadili para pelakunya.

Peristiwa terbesar tahun 1996 adalah penyerbuan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Megawati Sukarnoputri yang memicu huru-hara dan bentrokan berlarut antara aparat keamanan dan massa demonstran.

Pemilihan umum bulan Mei 1997 diwarnai bentrokan di sejumlah daerah sementara pers mendapat tekanan dari para pendukung pencalonan kembali Soeharto.

Lembaga-lembaga pengawas independen, juga pemerintah Amerika Serikat, mengecam kecurangan dalam pemilu. Sebelum itu, ‘kubu pro-kemapanan’ di tubuh Golkar berhasil mendepak para tokohnya yang kritis dan mendukung keterbukaan. PDI pimpinan Soerjadi diboikot para pendukung Megawati sehingga terbilang gagal besar dalam pemilu.

Di samping itu, tercatat sejumlah penangkapan  terhadap beberapa aktivis mahasiswa, pemimpin buruh  dan tokoh oposisi. Sementara pemerintah negara-negara kreditor mendesak pemerintah untuk mengembangkan keterbukaan dan kebebasan pers agar pengawasan pembangunan bisa lebih efektif, justeru pada bulan Oktober 1997 pemerintah bersama DPR menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran  yang sarat dengan larangan-larangan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

UU tersebut tetap mewajibkan pengelola  stasiun  televisi dan radio swasta untuk meminta izin atau lisensi (keharusan memiliki lisensi juga berlaku bagi pengelola rumah-rumah produksi untuk TV) dan merelai siaran TVRI dan RRI. Sebagai sanksi administratif tercantum ancaman pembekuan siaran untuk waktu tertentu dan pencabutan izin penyelenggara penyiaran.

Sebelum lahirnya UU No.24/1997, ketatnya regulasi penyiaran mengundang perdebatan dari banyak pihak. Kesediaan pemerintah untuk merevisi rancangan final UU tersebut, membuka peluang bagi pihak pers/media cetak untuk menuntut penyempurnaan peraturan perundang-undangan pers tahun 1966 dan 1982.

Khususnya PWI mendesak pencabutan hak  Menteri penerangan untuk membatalkan SIUPP. Sebaliknya, PWI menghendaki setiap tuntutan terhadap pers diputuskan di pengadilan.

Menteri penerangan waktu itu, R. Hartono, berjanji bahwa pemerintah tidak akan lagi mencabut SIUPP, namun tekanan-tekanan terhadap pers dari pejabat pemerintah tetap berlangsung.

Bahkan tersiar kabar bahwa pihak pemerintah akan menuntut secara hukum pimpinan majalah D&R, Margiono, karena memuat gambar karikatur Presiden Soeharto sebagai sampul muka yang dianggap mengandung unsur penghinaan.Dewan Kehormatan PWI sendiri menyalahkan dan menskors Margiono.

Tekanan pemerintah juga dialami harian berbahasa Inggris The Jakarta Post. Bulan Juni 1997, kuasa hukum PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang diketuai Adnan Buyung Nasution mengajukan somasi terhadap harian tersebut karena dinilai merusak citra perusahaan tersebut berkenaan dengan pemberitaan jatuhnya pesawat terbang CN 235-220 versi militer di Serang, 25 Mei. (Baca Sebelumnya : Sekilas Sejarah Pers Nasional ; Pembatasan Kebebasan Pers)

”The ”The

Tinggalkan Balasan