”The ”The

Kaltimampunhttp://kaltimampunku.comku.com

PEMBERANGUSAN PERS

DALAM UUDS yang berlaku setelah UUD RIS tahun 1950 dibatalkan, terdapat satu pasal yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat” (Pasal 19). Tetapi, pasal-pasal dalam  hukum pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pers dan Persbreidel Ordonnantie tahun 1931 buatan Belanda masih tetap berlaku.

Baru pada tahun 1954 Persbreidel Ordonnantie 1931 dicabut dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954, mengingat peraturan Belanda tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 19 UUDS 1950.

Begitu pun, pembreidelan pers dan penangkapan wartawan terjadi atas dasar pasal-pasal dalam Reglemen Staat van Oorlog en Beleg (SOB) peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

Ketika pada bulan Agustus 1951 pemerintahan kabinet Sukiman melancarkan razia terhadap orang-orang PKI, sejumlah koran-koran komunis dan golongan kiri lainnya diberangus dan wartawan-wartawan mereka ditahan.

Menyusul pencabutan Persbreidel Ordonnantie pada tahun 1954, serangan-serangan pers oposisi terhadap kebijakan pemerintah semakin meningkat.

Salah satu surat kabar yang terkenal waktu itu adalah Indonesia Raja, karena memuat berita-berita skandal, pertentangan politik mau pun penyelewengan dana.

Tatkala panglima militer Sumatera Barat menyingkirkan pemerintahan sipil daerah tersebut pada tanggal 20 Desember 1956, Indonesia Raja adalah harian pertama yang menyiarkan beritanya, tetapi menyusul itu pemimpin redaksinya, Mochtar Lubis, ditahan penguasa militer. Pihak pemerintah mendasarkan tindakan pemberangusan tersebut pada undang-undang darurat perang yang berlaku sejak 14 Maret 1957 di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 1957 itu di Jakarta terjadi 20 kali tindakan pemberangusan pers, sementara di luar Jakarta terjadi 11 tindakan pemberangusan.

Pada tahun berikutnya, jumlah pemberangusan surat kabar tetap tinggi, bahkan mencapai 40 kasus pembreidelan/penindakan terhadap pers di berbagai kota di Indonesia.

Pada tahun 1958 tercatat pula tewasnya dua wartawan harian Haluan Padang dan peristiwa penggeranatan oleh orang-orang tidak dikenal terhadap percetakan harian Patriot di Medan.

Pada tahun berikutnya sebanyak 15 penerbitan pers di Jakarta dan enam di berbagai kota lainnya mengalami pemberangusan oleh Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) selaku pelaksana keamanan dan ketertiban. Kantor berita Antara dan Persbiro Indonesia (PIA), eks kantor berita Aneta, juga termasuk yang pernah diberangus.

Pada saat ini, selain menutup koran-koran milik Belanda, pemerintah telah menetapkan larangan terhadap penerbitan surat kabar beraksara Cina dan setelah itu hanya mengizinkan terbitnya sebelas koran milik Cina. Beberapa koran milik Cina itu telah pula diwajibkan mengganti nama, seperti Sin Po (menjadi Pantjawarta) dan Keng Po (Pos Indonesia).

Berikutnya, sejak tanggal 1 Oktober 1958, pemerintah menetapkan beberapa ketentuan tentang penerbitan pers, seperti keharusan mempunyai izin terbit, dan membatasi jumlah halaman dan volume iklan dalam pers.

Ketentuan ini ternyata membantu peningkatan ekonomi beberapa surat kabar milik pribumi seperti Suluh Indonesia dan Berita Indonesia, khususnya di sektor periklanan, yang waktu itu praktis merupakan monopoli Sin Po dan Keng Po.

Atas alasan kepentingan nasional pada umumnya, persatuan-kesatuan bangsa khususnya, yang semakin terancam oleh pemberitaan sensasional dan agitasi dalam pers, oleh pertentangan di antara partai-partai dan pendukungnya, serta oleh gerakan-gerakan di daerah yang menentang pemerintah pusat, maka pemerintah di Jakarta menempuh pendekatan keamanan (kekuasaan militer) guna menanggulangi krisis nasional yang makin tajam.

Pada waktu itu, suasana dan kondisi politik liberalisme ternyata telah memberi peluang bagi golongan kanan mau pun kiri, PKI khususnya, untuk meluaskan kampanye memenangkan  tujuan-tujuan politik mereka. Penilaian ini pula, terutama perkiraan bahwa PKI akan meraih keunggulan suara pemilih,  melatarbelakangi keputusan pemerintah menunda pemilihan umum tahun 1959.

Puncak kemelut yang menuntut langkah tegas dari pemerintah terjadi seputar sidang Konstituante. Dewan hasil pemilihan umum tahun 1955 ini,  yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar baru,  terus menerus menemui jalan buntu, bahkan mengancam keberadaan dasar negara Pancasila.

Maka, dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. (Baca Sebelumnya Sekilas Sejarah Pers Nasional dari Liberalisme ke Demokrasi Terpimpin)

”The ”The

Tinggalkan Balasan