Kaltimampunku.com

Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Kaltim

Prof Dr Burhan Djabir Magenda MA, dosen di
Universitas Indonesia menuliskan hasil penelitiannya, sejak sekitar tahun 1977 hingga 2005. Siapa Prof Burhan? Silahkan baca sekilas profil di halaman para penulis Kaltim tempo doeloe di sini. Berikut ini tulisannya tentang peranan politik keturunan Arab, khususnya di Kaltim, dalam tulisan utama Dinamika Peranan Politik Keturunan Arabdi Tingkat Lokal. Tulisan mantan jurnalis Harian KAMI ( 1966-1974) dan Harian ’45 Jakarta ( 1978-1979 ) ini pernah pula dipublikasi dalam Antropologi Indonesia Vol. 29, No. 2, 2005 . Tulisan ini dibuat pada saat Kalimantaran Utara masih bergabung dengan Kalimantan Timur.

Pengantar

Studi tentang keturunan Arab di AsiaTenggara umumnya dan Indonesia khususnya tidaklah  banyak  jumlahnya,  apalagi  jika dibandingkan dengan studi tentang ”OverseasChinese”  (Tionghoa  perantauan).  Hal  ini disebabkan karena di banyak negara Asia Tenggara,  keturunan  Arab  dianggap  sama dengan pribumi Islam, khususnya di Malaysia, Indonesia, Filipina dan Muangthai.

Di Malaysia khususnya,  sejak  jaman  kolonial,  keturunan Arab  memang  dianggap  bagian  dari  pribumi Islam, karena banyak dari kerajaan-kerajaan pribumi didirikan oleh keturunan Arab (Untuk sejarah terbentuknya kerajaan-kerajaan disemenanjung Malaya dapat dibaca Andaya, B.W. danL. Andaya (2001). Untuk versi sejarah yang lain, lihatTrocki (1979) Bahkan,Yang Dipertuan Agung Malaysia sekarang adalah keturunan Arab, yakni Tuangku Syed Sirajuddin bin Djamalkulail.

Di Indonesia, pada jaman  kolonial  memang keturunan Arab dimasukkan  dalam  kelompok  Timur  Asing (bersama-sama keturunan Tionghoa dan India). Tetapi, sejak Indonesia merdeka proses asimilasi berlangsung lancar.

Bahkan di jaman kolonial pun, pembatasan hubungan dan interaksi antara keturunan Arab dengan pribumi  Islam  tidak  berjalan  efektif. 

Hal  ini dibuktikan misalnya oleh fusi dari Partai Arab Indonesia  (PAI)  ke  dalam  partai-partai  di  Indonesia.Walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan ini  adalah  tetap  bermanfaat  untuk  mencoba membahas dinamika peranan politik keturunan Arab di Indonesia, khususnya setelah Indonesia merdeka.

Studi-studi tentang peranan politik di  masa  kolonial  sudah  banyak  dilakukan penulis-penulis lain seperti Hamid Algadri (Lihat tulisan Algadri (1996) tentang Achmad Syurkati,pendiri Al Irsyad.)

Studi Kasus Politik lokal Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi  Kalimantan  Timur  terdiri  dari kabupaten-kabupaten yang tadinya merupakan bagian  dari  kerajaan-kerajaan  lokal.  Sampai dengan penghapusan swapraja tahun 1958, terdapat  empat  (4)  kesultanan  di  KalimantanTimur yakni kesultanan Kutai, Bulungan, Berau dan  Pasir. 

De sultan van Koetai temidden van zijn pangerans 1875. Sultan Kutai bersama para pengeran. Sumber foto koleksi digital Universiteit Leiden .
De sultan van Koetai temidden van zijn pangerans 1975. Sultan Kutai bersama para pangeran. Sumber foto koleksi digital Universiteit Leiden
Sultan van Boeloengan en zijn gevolg .1894. Sultan Bulungan. Sumber foto koleksi digital Universiteit Leiden
Maulana Sulthan Mohamad Kasimoedin, sultan van Boeloengan op Borneo vanaf januari 1903 tot aan zijn dood in oktober 1924 Maulana Sulthan Mohamad Kasimudin, Sultan Bulungan di Kalimantan dari Januari 1903 hingga kematiannya pada Oktober 1924 Foto sekitar tahun 1920. Author/creator
Foto Elite (Den Haag)
Pangeran van Jogjakarta en Soerakarta en de sultan van Boeloengan met hun gevolg tijdens hun bezoek aan Nederland ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. 1923. Sultan Boeloengan bersama Pngeran Jogyakarta dan Soerakarta beserta rombongan selama kunjungan mereka ke Belanda pada peringatan 25 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina. Sumber foto koleksi digital Universiteit Leiden

Terletak  di  utara  dan  berbatasan dengan  wilayah  Sabah  dari  Malaysia, kesultanan  Bulungan  dihuni  oleh  etnik Bulungan dan berhubungan erat dengan kesultanan  Sulu. 

De sultan Muhammed Jamalul Kiram II, van het sultanaat Sulu, in het zuidwesten van de Filippijnen 1884. Sultan Muhammad Jamalul Kiram II, dari Kesultanan Sulu, di barat daya Filipina. Sumber foto koleksi digital Universiteit Leiden

Pada  abad  ke-17  dan  ke-18,wilayah utara Kalimantan Timur sering menjadi sasaran  bajak  laut  dari  Sulu  yang  kemudian menjual korban-korban rampasannya di pasar budak di Batavia.

Bahkan sampai  sekarang,bajak laut dari Sulu masih merajai perairan utara Kalimantan Timur, misalnya di pulau Derawan.( Untuk sejarah kesultanan Sulu, lihat bab “The SuluZone: 1768–1898” dalam desertasi Warren (1975). )

Pada  masa  kekuasaan  Pangdam  Brigjen R.Soeharjo di Kaltim (1960–1964), keluarga Sultan Bulungan menjadi korban pembersihan oleh Pangdam Soeharjo karena dituduh sebagai agen  dari  Malaysia,  saat  terjadi  konfrontasi Indonesia  dengan  Malaysia. (Keterlibatan keluarga Sultan Bulungan dengan Ma-laysia pernah dibuktikan secara hukum. Memang ditemukan senjata di kraton Bulungan, tetapi tidakpernah jelas sumbernya. Apakah memang dari Malaysia seperti yang dituduhkan Pangdam Soeharjo ataukah ada pihak lain yang menaruhnya di situ? Sekitar 30 keluarga lelaki Sultan Bulungan diangkut dengan kapal ke Samarinda dan semuanya ditenggelamkan di tengah perjalanan. Dalam percakapan dengan penulis, Soeharjo menghindari masalah ini. Ia juga tidak menyinggung masalah tersebut dalam otobiografinya (Soeharjo1995). Untuk kasus Bulungan, lihat monografi Magenda (1991:59–61). Percakapan dengan Soeharjo berlangsung beberapa kali sejak 1985).

Di  daerah pedalaman  Bulungan,  hidup  berbagai  suku Dayak dengan jumlah terbanyak adalah Dayak Kenyah.   Daerah-daerah   yang tadinya merupakan  wilayah  Kesultanan  Bulungan dengan  pemekaran  wilayah  sejak  tahun  2000 sudah  menjadi    beberapa  kabupaten,  seperti kabupaten  Malinau.   

Pulau Drawan di Beraoe di Zuider dan Ooster Afdeeling of Borneo Pulau Derawan d itahun 1918. Sumber foto koleksi digital Universiteit Leiden

Di  sebelah  selatan kesultanan  Bulungan  terdapat  kesultanan Berau, sedangkan di ujung selatan Kalimantan Timur terdapat kesultanan Pasir yang dibangun oleh bangsawan-bangsawan  Bugis  dari kerajaan Wajo (Kerajaan-kerajaan lain yang dibangun oleh migran Bugis, antara lain Tanah Laut dan Pulau Laut di Kalimantan Selatan, serta Pahang di Semenanjung Malaya tempat asal mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razadatu Perak.

Berbeda dengan migran etnik Jawa misalnya yang hanya berasal dari kalangan non priyayi, migran etnik Bugis Makassar ada yang berasal dari kalangan bangsawan, misalnya Puang Alu’dari Wajo ke kesultanan Kutai, yang oleh Sultan Kutai diangkat sebagai Sahbandar Samarinda (lihat buku Andaya [2001] dan Hesuma [2004]).).

Seperti halnya banyak kerajaan dan  kesultanan  di  luar  Jawa,  terdapat  bukti-bukti  sejarah  bahwa  di  Kalimantan  pun  ada kerajaan yang dibangun oleh keturunan Arab.  Kesultanan Pontianak di bawah keluarga Algadrie  adalah  yang  paling  menonjol, sedangkan kesultanan Berau juga memiliki bangsawan-bangsawan keturunan Arab yang sudah beberapa generasi melakukan asimilasi.  Kesultanan yang terbesar di Kalimantan Timur,Kutai  Kertanegara,  memiliki  pejabat  dan penasehat keturunan Arab yang paling banyak. Kutai Kertanegara merupakan kelanjutan dari kerajaan Hindu. Mulawarman diyakini berasal dari  Jawa. 

Zoon van de sultan van Pontianak als hadji te Mekka. 1887. Putra sultan Pontianak saat ber haji ke mekkah. Sumber foto koleksi digital Universiteit Leiden
De Sultan van Pontianak, Sjarif Mohamad bin Sultan Sjarif Yoesoef, met zijn kinderen in padvindersuniform Sultan Mohamad bin Sultan Sjarif Yoesoef bersama anak-anaknya. Sekitar 1930. Sultan dibunuh selama pendudukan Jepang. Foto Honda H.

Dengan  demikian,  etnik  Kutai merupakan perpaduan dari etnik asli KalimantanTimur, Melayu pesisir dan Jawa. Hal ini dicirikan oleh  persamaan  nama  serta  gelar  Jawa  dan Melayu.

Keturunan Arab juga dipercaya sudah berpengaruh  di  kesultanan  Kutai  sejak  abad ke-18, khususnya sebagai penasehat Sultan dan pejabat wilayah. Adalah tradisi kesultanan Kutai  untuk  memberikan  pemimpin  dari  etnik lain  jabatan  penting  seperti  pemimpin  etnik Bugis-Makassar  menjadi  Syahbandar  dan pemimpin  etnik  Banjar  serta  keturunan  Arab memegang  jabatan  kepala  wilayah  seperti Penjawat  (semacam  Wedana  di  Jawa;  lebih tinggi dari Camat sekarang).

Di kesultanan Kutai, keturunan Arab juga berhak memakai gelar bangsawan Kutai seperti Aji  Raden,  yang  jarang  diberikan  kepada pejabat  Kutai  dari  etnik  Banjar.  Hal  ini menunjukkan  tingkat  asimilasi  yang  cukup tinggi.  Pejabat-pejabat  Kutai  dari  keturunan Arab umumnya adalah dari kelas sosial atas, yakni golongan Sayid. Memang ada keluhan dari bangsawan-bangsawan Kutai yakni jarangnya  kalangan  Sayid  mengawinkan putrinya dengan pria bangsawan Kutai. Hal ini disebabkan oleh tradisi kuat di kalangan Sayid untuk  hanya  mengawinkan  putrinya  dengankalangan Sayid juga.

Ketentuan ini berlaku pula bagi  keturunan  Arab  lainnya,  khususnya kalangan non Sayid. Dengan pelonggaran norma-norma perkawinan antar kelas sosial dan etnik, ketentuan ini makin mengendor, seperti juga ketentuan serupa yang berlaku untuk putri bangsawan  dari  berbagai  kesultanan  di  luar Jawa. (Keluhan ini dikemukakan misalnya oleh Aji Raden Djokoprawiro saat wawancara, Malang, 8 Juli 1979) dan Aji Raden Padmo, mantan Sekwilda KalimantanTimur Samarinda, 17 Juni 1979 . Menantu AR Padmo,M.Ardans SH kemudian menjadi Gubernur Kalimantan Timur, 1988–1998. Setelah beliau meninggal, istrinya Aji Farida Padmo menjadi anggota DPR Pusat dari Partai Demokrat sejak tahun 2004, lihat Kompas 2005:30).

Bahkan norma perkawinan serupa yang berlaku untuk priyayi Jawa dan Sunda  semakin mengendor sejak tahun 1960-an. Sekarang kita sudah  biasa  menyaksikan  putri  Sunan  Solo atau Sultan Yogya menikah dengan laki-laki dari kelas  sosial  biasa  namun  terdidik  (sering disebut ”bangsawan ilmu”).

Tradisi perkawinan”cross social class” ini  sudah dibiasakan di kalangan  priyayi  Jawa  sejak  masa  kolonial, dengan  memberikan  kesempatan  magang kepada  pria  terdidik  dari  kelas  sosial  lebih rendah dan kemudian menjadikannya menantu atau bagian dari keluarga. (Putri-putri dari kraton Yogya dan Solo banyak yang menikah dengan pria dari kalangan non-priyayi. Untuk tradisi magang ini, lihat Sutherland (1979).

Di antara tokoh-tokoh kesultanan Kutai dan kemudian  menjadi  tokoh  politik    KalimantanTimur dari keturunan Arab dapat disebut dua nama yakni Aji Raden Sayid Muhammad dan keluarga Sayid Baraqbah.

Tokoh pertama, Aji Raden  Sayid  Muhammad  adalah  pejabat Kesultanan Kutai yang atas biaya kesultanan menamatkan  sekolahnya  di  Sekolah  Praja (OSVIA) Makassar. Beliau kemudian aktif sebagai birokrat provinsi Kalimantan Timur dan fungsionaris  PNI.  Pada  tahun  1960  beliau menjadi Walikota Balikpapan. Beliau merupakan pejabat  masa  Presiden  Soekarno  yang  bisa bertahan di masa Orde Baru dengan ikut aktif dalam Golkar. P ada tahun 1970 beliau menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Timur mendampingi Gubernur Brigjen A. Wahab Sjahrani, sampai pensiun  tahun  1975. Oleh  karena  terus  aktif dalam Golkar, pada tahun 1977 beliau diangkat menjadi  anggota  MPR  mewakili  KalimantanTimur. Beliau merupakan tokoh keturunan Arab yang  paling  tinggi  jabatan  politiknya  dari Kalimantan Timur.

Tokoh lainnya, Keturunan Arab lainnya yang menonjol di Kalimantan  Timur  adalah  keluarga  Sayid Baraqbah. Keluarga ini memiliki tiga putra yang semuanya aktif dalam pemerintahan dan politik Kalimantan Timur. Putra tertua adalah Aji Raden Sayid Mochsen Baraqbah yang seperti halnya Aji  Raden  Sayid  Muhammad,  dikirim  oleh kesultanan  Kutai  ke  sekolah  OSVIA  di Makassar. OSVIA Makassar memang menerimasiswa siswa  dari  keluarga  kerajaan  dan kesultanan di Indonesia Timur, termasuk dari Kalimantan Timur.

Namun, Sultan Kutai terahir, Aji Pangeran Parikesit, menempuh pendidikan di  OSVIA  di  Serang,  Banten,  sedangkan bangsawan-bangsawan dari Bali bersekolah di OSVIA Probolinggo Jawa Timur (misalnya putra mahkota Gianyar, Anak Agung Gde Agung).

Sementara  itu,  OSVIA  Magelang  mendidik keluarga priyayi dari kesultanan di Yogya dan Solo  serta  keluarga  bupati-bupati  di  JawaTengah  (salah satu lulusannya adalah Dr. SeloSoemardjan,  tokoh  Sosiologi  Indonesia).

Seperti  halnya  Aji  Raden  Sayid  Muhammad, Aji Raden Sayid Mochsen Baraqbah juga aktif dalam pemerintahan kesultanan Kutai dan pernah  menjadi  Kepala  Penjawat.  Kemudian beliau pindah ke birokrasi provinsi KalimantanTimur hingga beliau pensiun tahun 1965 dengan  jabatan  Bupati. 

Selama  masa  jabatan Gubernur Wahab Sjahrani, beliau aktif sebagai penasehat  Gubernur.  Pada  masa  Orde  Baru,beliau meninggalkan dunia politik dan menekuni dunia  bisnis  perkayuan.  Aji  Raden  Sayid Mochsen Baraqbah memiliki dua adik pria yang aktif  dalam  politik  yakni  Aji  Raden  Gasyim Baraqbah  dan  Aji  Raden  Sayid  Fachrul Baraqbah.  Aji  Raden  Gasyim  Baraqbah  aktif dalam  kegiatan  keagamaan  dan  organisasi Nahdhatul  Ulama  (NU).  Beliau  kemudian mewakili NU pada DPRD Provinsi KalimantanTimur selama masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965).

Adik yang ke dua adalah Sayid Fachrul Baraqbah, aktif dalam PKI dan tidak memakai gelar kebangsawanannya (Aji Raden). Fachrul Baraqbah  berhasil  lari  dari  Kalimantan  Timur setelah bergerilya melawan Belanda. Di JawaTimur,  beliau  bergabung  dengan  laskar bersenjata  berideologi  kiri,  Pemuda  Sosialis Indonesia (PESINDO) dan kemudian pindah ke markas  besar  PESINDO  di  Yogyakarta  tahun1947.

Pada tahun 1948, Fachrul Baraqbah aktif dalam Front Demokrasi Rakyat  (FDR)  yang kemudian memberontak di Madiun. Akan tetapi, Fachrul Baraqbah berhasil meloloskan diri dari penangkapan Pemerintah.

Pada awal1950 beliau kembali ke Kalimantan Timur dan menjadi pimpinan CDB (Comite Daerah Besar semacam  DPD  Provinsi)  PKI  Kaltim  di  masa Demokrasi  Terpimpin. 

Fachrul  Baraqbah kemudian  menjadi  Pimpinan  Front  Nasional Kaltim dan dekat dengan Pangdam Mulawarman waktu itu, Bri R. Soeharjo.

Sebagai pemimpin PKI Kaltim, Fachrul Baraqbah menguasai massa buruh minyak yang militan di Balikpapan yang kebanyakan menjadi anggota dari afiliasi PKI, Persatuan Buruh Minyak (PERBUM-SOBSI).

Setelah  gagalnya  pemberontakan  G-30-S/PKI dan ditahannya Sayid Fachrul Baraqbah, penulis melihat keterlibatan beliau dalam PKI sebagai hal yang jarang dalam politik keturunanArab di Indonesia.

Pada umumnya keturunan Arab di Indonesia lebih memilih ormas dan partai Islam seperti dicontohkan oleh dua ormas yang besar yakni Djamiatul dan Al Irsyad. Tokoh Partai Arab Indonesia, AR Baswedan yang kemudian menjadi Menteri di jaman Revolusi, memilih partai Islam Masyumi untuk  aktivitas  politiknya.

Memang pendiri Partai Arab Indonesia lainnya, Hamied Algadri, kemudian menjadi pemimpin partai  sekuler  yang  pada  awal  revolusi  dianggap berhaluan kiri, yakni Partai Sosialis, dan kemudian Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang sosial  demokrat  pada  tahun  1950-an. 

Dalam tradisi  keturunan  Arab  di  Kalimantan  Timur, peranan Sayid Fachrul Baraqbah di dalam PKId ianggap sebagai suatu kekhususan karena pengalaman  Sayid  Fachrul  Baraqbah  sendiridan di luar ”arus utama politik”  keturunan Arab Kaltim  pada  umumnya  yang  rata-rata  non komunis. 

Bahkan  kendati  ideologi  sosialis berkembang pesat di dunia Arab pada jaman Gamal Abdul Nasser dari Mesir dan partai komunis pernah berkuasa di Yaman, keturunan Arab di Asia Tenggara tetap mengikuti tradisinon komunis sampai sekarang.

Mungkin satu-satunya perkecualian yang mirip pengalaman Sayid Fachrul Baraqbah adalah tokoh Fretilin  yang sekarang menjadi Perdana Menteri TimorLeste,  Mari  Alkatiri.  Tokoh  ini  berlaku  tidak selayaknya kalangan bangsawan Arab (sayid) yang dianggap merupakan keturunan Nabi Muhammad  SAW  dan  memiliki  tradisi  untuk membawa syiar Islam. ***

Referensi

Algadri, H.1996. Islam dan Keturunan Arab. Bandung: Mizan

Amin, A.1975 Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai. Kutai: Pemda Kutai Tenggarong.

Andaya, B.W. dan L. Andaya. 2001 A History of Malaysia. London: Palgrave.

Chang, I.2003. The Chinese in America: A Narratives History. USA: Viking.

Feillard, A.1999NU vis-a-vis Negara. Yogyakarta: LKiS.Hesuma, A.2004

Hindley, D. :

1962.“President Soekarno and the Communists: The Politics of Domestication,” American Political Science Review 56(4):915–926.

1964. The Communist Party of Indonesia 1951-1963. Berkeley: University of CaliforniaPress.

Kessler, C.1975. Islam and Religion in a Malay State. New York: Cornell University Press.

Kompas. 2005. DPR dan DPD. Hlm. 30..

Magenda, B.J.

1989. The Surviving Aristocracy in Indonesia: Politics in Three Provinces of the OuterIslands. Disertasi doktoral. Tidak dipublikasikan. New York: Cornell University.

1990. “Perubahan dan Kesinambungan dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia”, Prisma(20)4:14–16.1991East Kalimantan The Decline of A Commercial Aristocracy. New York: Cornell Mod-ern Indonesia Project.

Soeharjo 1995. Memoar Hario Kecik: Autobiografi Seorang Mahasiswa Praja. Jakarta: YayasanObor Indonesia..

Trocki, C.A. 1979.Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore,1784-1885. Singapura: Singapore University Press

Warren, J. :

1975. Trade, Raid, Slave: The Socio Economic Patterns of the Sulu Zone: 1770–1898. Disertasidoktoral. Tidak dipublikasikan. Canberra: Australian National University.

Penulis Burhan D. Magenda
Editor Akhmad Zailani

”The ”The ”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan