Keterkaitan Kesultanan Kutai dalam Erau Balik Delapan (5-Habis)

3.   Keterkaitan Kesultanan Kutai dalam Erau Balik Delapan

Perayaan Erau Balik Delapan yang merupakan erau pertama kali setelah terhenti 500 tahun lalu dilaksanakan di Balikpapan tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya kepedulian dari setiap pihak terutama yang memiliki budaya tersebut. Salah satu pemilik kebudayaan erau yang dikenal masyarakat luas selama ini tentu saja Kesultanan Kutai. Jika melihat penjelasan tentang upacara erau sebelumnya, diketahui Upacara Adat Erau sudah dikenal sejak raja pertama Kutai Kartanegara, Aji Betara Agung Dewa Sakti pada tahun 1300 s.d. 1325 di Jahitan Layar, Kutai Lama.

Awalnya dilakukan hanya untuk penobatan raja atau sultan berikutnya berkembang dalam perayaan erau juga sultan akan memberikan anugerah gelar, memberikan tanda-tanda kehormatan, dan anugerah terhadap mereka yang berjasa terhadap negeri. Sekilas, hal tersebut menjelaskan keterkaitan Kutai dari segi erau yang mulai zaman Aji Betara Agung Dewa Sakti hadir di muka bumi.

Namun, untuk lebih memperjelas keterkaitan Kutai dengan Erau Balik Delapan yang menceritakan asal-usul Balikpapan, akan diuraikan faktor-faktor: yakni:

(1) berdasarkan latar belakang sejarah wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara

(2) berdasarkan tanda-tanda alam yang mengungkapkan luas wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara.

4.   Berdasarkan Latar Belakang Sejarah Wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara

Kerajaan Kutai Kartanegara sama halnya dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia lainnya terutama di Jawa memiliki sejarah atas batas atau wilayah. Pada awal tahun 1950-an Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi daerah otonom dengan sebutan Daerah Istimewa Kutai.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 1959, status Daerah Istimewa Kutai dipecah menjadi tiga daerah otonom yaitu Kabupaten Kutai, Kotamadya Samarinda, dan Kotamadya Balikpapan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan batas wilayah Kerajaan Kutai meliputi wilayah Kabupaten Kutai. Kotamadya Samarinda dan Kotamadya Balikpapan pada waktu lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tersebut. Tidak hanya itu, berikut ini akan diuraikan Wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara mulai Zaman Belanda sampai Zaman kemerdekaan.

Zaman Belanda , secara formal Pemerintah Kolonial Belanda pertama kali menancapkan kekuasaan di Kerajaan Kutai pada tanggal 11 Oktober 1844 setelah terjadi pertempuran sengit selama lima hari, tanggal 12 April 1844. Angkatan laut Belanda di bawah pimpinan Letnan I Laut Hofd berhasil mematahkan perlawanan pasukan keamanan Kerajaan Kutai Kartanegara.

Saat itulah Sultan Aji Muhammad Salehuddin menandatangani perjanjian tanda takhluk dibawah kekuasaan Belanda. Untuk mencegah Kerajaan Kutai melakukan pemberontakan, pemerintah Kolonial Belanda mengangkat H. Van Dewall menjadi Asisten Residen dan berkedudukan di Samarinda.

Sebagaimana yang terjadi di daerah Hindia Belanda lainnya, sejak saat itu di daerah Kutai, hukum tanah bersifat dualitas, yaitu status tanah yang dikuasai hukum Eropa dan status tanah yang dikuasai hukum adat.

Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda dalam meksanakan sistem penjajahannya telah membagi wilayah Hindia Belanda ke dalam daerah pemerintahan langsung dan daerah pemerintahan tidak langsung ( landschappen  atau  zelfbestuuren ). Hal terakhir ini adalah wilayah yang secara tradisional telah diperintah oleh raja. Pemerintah Hindia Belanda demi penghematan tetap ingin mempertahankan sistem pemerintahan tradisional itu.

Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Dengan memperalat raja untuk memaksa rakyat melaksanakan keinginan pemerintahan kolonial, pemerintah Belanda dapat mencapai hal yang diinginkannya demean mudah dan yang terpenting bahwa Belanda terhindar dari kemungkinan menghadapi pemberontakan rakyat yang tertindas.

Untuk mengendalikan raja, Belanda telah mengikat mereka dengan  politieke   contract   yang berbentuk lange   contracten  dan korte   verklaringen .  Lange   contracten  ialah plakat panjang atau surat perjanjian panjang tentang hak Kerajaan Kutai untuk mengurus rumah tangganya sendiri disamping mengurus hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah Kolonial Belanda. Korte   verklaringen  ialah perjanjian pendek atau perjanjian singkat.

Untuk mengawasi pemerintah landschappen ini, pemerintah kolonial mengeluarkan  zelfbestuurs regelen  (peraturan penguasaan oleh Kolonial Belanda terhadap tanah jajahannya) tahun 1919.

 Zelfbestuurs regelen inilah yang merupakan pintu masuk bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai persoalan tanah bagi keperluan modal partikelir (penanam modal asing). Hak atas tanah bagi modal partikelir di daerah pemerintahan tidak langsung dinamakan consessie, untuk daerah pemerintahan langsung dinamakan erfpacht.

Hak consessie  merupakan hak perseorangan hingga tidak dapat dijadikan jaminan hipotek, sedangkan erfpacht   merupakan hak perbendaan dan dapat dijadikan  jaminan sebagai hipotek. Namun, hak consessie  dapat dipindahkan atau disewakan ke tangan orang lain.  Landschappen Kutai hak consessie  ini pada tahun 1889 telah diberikan kepada J. H. Manten untuk pertambangan minyak di Sanga-Sanga dan Mathilde di Balikpapan untuk eksploitasi minyak

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan wilayah Kutai Zaman Penjajahan Belanda telah mencapai Kota Balikpapan dan sebagaimana yang terjadi di daerah Hindia Belanda lainnya, sejak saat itu di daerah Kutai, hukum tanah bersifat dualitas, yaitu status tanah yang dikuasai hukum Eropa dan status tanah yang dikuasai hukum adat. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda dalam meksanakan sistem penjajahannya telah membagi wilayah Hindia Belanda ke dalam daerah pemerintahan langsung dan daerah pemerintahan tidak langsung ( landschappen  atau  zelfbestuuren ) sedangkan Kutai mengurus rumah tangganya sendiri (dalam artian di sini berkenaan dengan adat istiadat setempat) disamping mengurus hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah Kolonial Belanda.

Zaman Kemerdekaan, sebelum wafatnya Adji Sultan Muhammad Parikesit di Tenggarong (pada hari Minggu 22 Januari 1981 pukul 09.20 WITA) Kerajaan Kutai Kartanegara statusnya sebagai daerah Istimewa Kutai berakhir di Tenggarong tanggal 21 Januari 1960 pukul 11. 45 WITA.

Saat itu Kepala Daerah Istimewa Kutai (A. M. Parikesit) berdasarkan undang-undang pembubaran seluruh swapraja di Indonesia dihadapan Gubernur Kaltim dan Pangdam IX Mulawarman, menyerahkan kekuasaannya kepada:

a.   Bupati Kepala Daerah Kutai yang pertama berdasarkan undang-undang tersebut yaitu A. R. Padmo;

b.   Walikota Kepala Daerah Kotamadya Samarinda, Kapten Sujono;

c.   Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan, A. R. S. Mohamad (Rachim, 2011: 20).

Selanjutnya memasuki kekuasaan NKRI dirumuskan pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni: dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250  zelfbesturende landschappen  dan volksgemeenschappen , seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, disimpulkan hak adat masih dianggap atau diakui di daerah-daerah yang bersifat istimewa, hal tersebut termasuk Kutai. Dalam hal ini sangatlah wajar, Kesultanan Kutai mengadati daerah-daerah istimewanya seperti Balikpapan dalam perhelatan Erau Balik Delapan sehingga masyarakatnya tidak kehilangan jati diri sesuai asal usul daerahnya yang diperkuat dalam pasal di atas.

Menurut Soeprapto (1986) dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidaklah perlu dan tidaklah pula pada   70 tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bertindak selaku Badan Penguasa.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa: bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara.

Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas, perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”,  akan tetapi memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada tingkatan yang tertinggi:

(1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;

(2) menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas tanah (bagian dari bumi), air dan ruang angkasa itu; dan

(3) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi.

Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 menyatakan segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun kekuasaan negara yang dimaksud itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut.

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swantantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Selain itu, kekuasaaan negara atas tanah-tanah ini pun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada. Hal tersebut di atas juga sejalan dengan penjelmaan sila pertama, terdapat dalam mukadimah di bawah “BERPENDAPAT” bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Hal tersebut setidaknya sebagai penguat untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur budaya Indonesia yang sesuai dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 halaman 94 s.d. 95 bagian kebudayaan, yakni:

a.   Nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa, harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan;

b.   Kebudayaan nasional terus dibina dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila;

c.   Dengan tumbuhnya kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan berkesadaran nasional maka sekaligus dapat dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit serta ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan meyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan;

d.   Tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan sederhana, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kesatria;

e.   Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional;

f.   Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar;

g.   Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional;

h.   Dalam pembinaan kesenian perlu dikembangkan tumbuhnya kreativitas seniman yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan;

i.   Pembinaan kesenian daerah ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian nasional agar dapat lebih memperkaya kesenian Indonesia yang beraneka ragam;

 j.   Tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak khas kepada kebudayaan nasional.

Uraian tersebut cukup jelas dikaitkan dengan pernyataan Soeprapto berkenaan hak tanah ulayat baik dari Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2, penjelmaan sila pertama pancasila serta Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 yang sangat memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai penguat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan, yang dalam hal ini juga direalisasikan oleh Kesultanan Kutai di Balikpapan dalam Erau Balik Delapan sebagai tanah ulayat yang telah dijelaskan di atas.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan pula azas dan jiwa hukum adat / hak ulayat sebagai sumber hukum menurut Soeprapto (1986) bahwa fungsi sosial hak atas tanah mengandung pengertian, yakni:

a.   Fungsi sosial hak atas tanah mengandung pengertian bahwa penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dijiwai oleh azas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan antara: (a) manusia dengan Tuhan dan alam lingkungan hidupnya; (b) hubungan antara sesama manusia; dan (c) hubungan antara manusia sebagai individu dengan masyarakat sebagai ajang hidupnya;

b.   Memberikan hak dan kewenangan pada pemegang hak untuk memperoleh kenikmatan dan kemanfaatan demi kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya dalam kebersamaan dengan diri dan keluarga-keluarga lainnya sesuai dengan martabat sesama manusia serta dalam batas-batas yang tidak mengganggu dan merugikan orang lain/kepentingan umum;

c.   Kewajiban memelihara, mencegah kerusakan dan meningkatkan manfaat tanah beserta alam lingkungan hidupnya;

d.   Hak, kewenangan dan kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum dan dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta.

Hal-hal tersebut di atas, itulah yang dapat dijadikan penguat perhelatan Erau Balik Delapan di Balikpapan oleh Kesultanan Kutai dengan adanya hak ulayat serta fungsi sosial yang sangat selaras bagi kehidupan masyarakat di Kota Balikpapan. Sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, Kesultanan Kutai mencoba mengaplikasikan hal-hal yang berkenaan dengan hak ulayat yang dimiliki bersdasarkan Pancasila, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN yang telah dituangkan oleh pemerintah agar masyarakat Balikpapan tidak kehilangan jati dirinya dan menghargai budaya leluhurnya. Perayaan Erau Balik Delapan tersebut bukan hanya sekedar perhelatan budaya semata, namun sekaligus untuk mengenalkan kepada masyarakat Balikpapan tentang Sejarah Asal Mula Balikpapan.

5.   Berdasarkan Tanda-Tanda Alam yang Mengungkapkan Luas Wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara

Batas wilayah dilihat dari tanda-tanda alam ini merupakan hal yang berkenaan dengan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Hal itu merupakan wujud dan sekaligus unsur-unsur kebudayaan yang tidak dapat dihilangkan begitu saja, walaupun zaman telah berubah. Karena dengan kebudayaan yang masih dapat dipertahankan tersebut, suatu bangsa ataupun suatu daerah akan dipandang dan dihargai oleh bangsa atau daerah lainnya.

Contoh kebudayaan yang masih dipertahankan adalah Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Bali yang tidak hanya dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun juga oleh masyarakat dunia, yang keduanya menjadi kebanggaan Indonesia serta perhatian masyarakat dunia karena kuatnya kebudayaan yang masih dipegang teguh dalam bentuk dan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Begitupun Kerajaan Kutai Kartanegara, kebudayaan ataupun adat istiadat masih dipertahankan tidak hanya di Tenggarong melainkan di daerah-daerah yang sesuai latar belakang sejarah Wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara dulu. Wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara tersebut menurut A. P. Ario Tjokro (Rachim, 2011) dapat ditandai melalui tanda-tanda alam, yakni:

a.   Besawai, yakni: (a) bilamana ada hajat seperti erau dan lain-lain, diselenggarakan upacara adat memberitahu dan mengundang kemumulan  (nenek moyang), kenjuntaian  (  pengaoh  atau yang menjaga raja zaman purba), dan  pengalasan  (orang halus atau jin-jin yang menguasai Kutai) disebut “Besawai” ;(b) cara besawai dengan membakar kemenyan dan wijen dipersepan atau perapen sambil mengucapkan sawai dalam bahasa Kutai tua/ keraton; dan (c) selesai besawai selalu diikuti dengan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT bahwa besawai sekedar warisan adat leluhur, iman tetap kepada Allah SWT agar tidak ada niat syirik;

b.   Tempat Kemumulan antara lain Tepian Batu, Gunung Jaitan Layar, Petong Mengkanying, Petong Mangkuaji, dan Pinang Sendawar;

c.   Tempat Kejuntaian dan Pengalasan antara lain Kutai Lama, Pulau Kembang, Muara Dondang ( Samboja sekarang), Pulau Tokong, Tanjong Dewa, Tanjong Ruana, Laboan Aji, Nibung Seratus, Kumpai Menamang, Kumpai Menanjung, Loah Niung, Jantur Gemuruh, Jantur Tasik, Jantur Mapan, Loah Gagak, dan Pulau Kambing;

d.   Nama-Nama Karang, seperti Karang Selimpat, Karang Teratai, Karang Paoh, Karang Genta, Karang Daulan, Karang Indera Geni, dan Karang Nungkul. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tanda-tanda alam di atas dapat dilihat dalam Upacara Erau dimulai pada acara pendahuluan, ditandai dengan mendirikan ayu yang dilaksanakan dengan beberapa kegiatan adat yaitu pertama menjamu orang halus. Menjamu orang halus dilaksanakan dengan memberikan makan atau menjamu para kemumulan  dan para kejuntaian . Pada pelaksanaan menjamu para kejuntaian ini dapat dilihat Muara Dondang yang sekarang bernama Samboja dan Pulau Tokong. Kedua tempat tersebut merupakan bagian dari Kota Balikpapan yang telah ada dan dianggap sebagai tempat yang menjaga raja-raja Kutai mulai zaman purba.

Hal ini secara adat telah menunjukkan bahwa Kota Balikpapan merupakan bagian dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang semestinya dan selayaknya juga dapat melestarikan kebudayaan warisan leluhur.

Dengan Erau Balik Delapan yang telah dilaksanakan pada Februari 2012 lalu, dapat dilihat pula kepedulian Kesultanan Kutai terhadap daerah Balikpapan untuk mengingatkan kembali adat istiadat dan budaya yang harusnya dilestarikan oleh masyarakat Balikpapan berdasarkan riwayat tanda-tanda alam tersebut.

Selain itu, pemerintah Balikpapan  juga menyambut baik perayaan ini sebagai wujud kepedulian atas budaya dan adat leluhur yang pernah ada di kota ini, yang dapat dilihat dengan kehadiran Walikota dan wakilnya, Bapak Rizal dan Bapak Heru di bawah ini.

Pelaksanaan Erau Balik Delapan dihadiri mulai dua dari kiri Wakil Walikota Balikpapan Bpk. Heru, Walikota Balikpapan Bpk Rizal, Sultan dan Ratu Kutai, serta mantan Walikota Balikpapan Bpk Imdaad Hamid
.

E.   PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan asal mula Balikpapan melalui Erau Balik Delapan merupakan perpaduan antara sejarah, budaya, dan legenda yang masih mengakar di masyarakat Kutai khususnya. Hal-hal tersebut secara hukum yang telah diuraikan di atas, itulah yang dapat dijadikan penguat perhelatan Erau Balik Delapan di Balikpapan oleh Kesultanan Kutai dengan adanya hak ulayat serta fungsi sosial yang sangat selaras bagi kehidupan masyarakat di Kota Balikpapan. Sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, Kesultanan Kutai mencoba mengaplikasikan hal-hal yang berkenaan dengan hak ulayat yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan GBHN yang telah dituangkan oleh pemerintah agar masyarakat Balikpapan tidak kehilangan jati dirinya dan menghargai budaya leluhurnya. Perayaan Erau Balik Delapan tersebut bukan hanya sekedar perhelatan budaya semata, namun sekaligus untuk mengenalkan kepada masyarakat Balikpapan tentang Sejarah Asal Mula Balikpapan. Selain itu, bersumber pada legenda, cerita asal mula Balikpapan pun telah diuraikan oleh Lembaga Adat Kutai Balikpapan yang didasarkan pada berbagai peristiwa legenda yang ditulis oleh Sultan Adji Mohammad Parikesit, Sultan Kutai XIX, yang dibantu oleh Bapak Hafizds, yang disusun kembali oleh Adji Pangeran Hario Atmo Kesumo.

Di dalamnya pun terdapat tempat-tempat yang merupakan bagian dari Kota Balikpapan, yang saat itu menjadi wilayah kekuasaan Kutai seperti Manggar, Muara Dondang (samboja sekarang), Pulau Tokong atau Tukung, serta Pandan Sari. Tidak hanya itu, dalam sejarah sebelum kemerdekaan Balikpapan merupakan salah satu wilayah otonom pada masa Sultan Adji Mohammad Parikesit. Hal ini memperkuat pertalian Kesultanan Kutai dengan Balikpapan untuk mengetahui dan melestarikan akar budayanya.

 DAFTAR RUJUKAN

Endraswara, S. 2003.  Metodologi Penelitian Kebudayaan.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Endraswara, S. 2009.  Metodologi Penelitian Folklor: Konsep, Teori, dan Aplikasi.  Yogyakarta: Medpress.

Coomans, Ml. 1987.  Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan.  Jakarta: PT Gramedia. Koentjaraningrat. 1998. Pengantar Antropologi II.  Jakarta: PT Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 2002.  Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.  Cetakan ke-19. Jakarta Djambatan.

Koentjaraningrat. 2003. Pengantar Antropologi . Jakarta: PT Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 1982. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan . Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rachim, A. 2011a.  Beberapa Catatan Tentang Sejarah, Adat dan Budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura . Jilid II, Kumpulan Penelitian dan Artikel tidak diterbitkan. Balikpapan: Lembaga Adat Kutai Balikpapan.

Rachim, A. 2011b.  Beberapa Catatan Tentang Sejarah, Adat dan Budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura . Jilid V, Kumpulan Penelitian dan Artikel tidak diterbitkan. Balikpapan: Lembaga Adat Kutai Balikpapan.

Rachim, A. Tanpa tahun.  Hak Atas Tanah dan Hak Ulayat di Wilayah Bekas Kesultanan Kutai Kartanegara . Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan. Lembaga Adat Kutai Balikpapan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tanpa tahun. Undang-Undang Dasar; Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. II/  MPR/1978; Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. II/  MPR/1983 .

Soekmono. 1981. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1 . Yogyakarta: Kanisius.

Soekmono. 1988. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2 . Yogyakarta: Kanisius.

Penulis : Ulum Janah
Editor : Akhmad Zailani

ULUM JANAH adalah dosen universitas Balikpapan. Ulum Janah lahir di Kota Malang, menyelesaikan S1 double degree jurusan Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang tahun 2007 dan S2 jurusan Magister Ilmu Susastra Indonesia Universitas Diponegoro tahun 2016. Comfort penelitian di bidang sastra budaya dengan 4 hasil penelitian yang dua diantaranya telah dipublikasikan serta 2 hasil pengabdian satu diantaranya telah dipublikasikan

 

”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan