”The ”The

Kaltim Ampunku

TAHUN 2020 depan Pilkada serentak kembali digelar. Tak hanya para kandidat yang akan bertarung, para pendukung juga akan “perang”. Medan pertempuran utamanya adalah di media sosial.

Apakah sisa-sisa pertarungan kaum cebongs vs kamprets yang dimulai dari pilkada DKI Jakarta, lalu Pilres 2019 akan kembali berlanjut di pilkada serentak 2020?

Bila dibilang tidak ada, kurang tepat juga. Walaupun jagoan kamprets, yaitu Prabowo Subinato sudah bergabung ke pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, nampaknya sisa-sisa “nyinyir” masih akan ada. Karena terkait dengan partai pengusung. Walaupun hanya “perang kecil” per daerah. Tidak seperti di Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres beberapa waktu lalu, secara nasional, namun berlangsung damai. Perangnya hanya lewat media sosial. Yang nampak terlihat sibuk adalah pemerintah, yang bertindak sebagai “wasit” menyisir-nyisir kalimat, gambar atau foto di media sosial, apakah bertentang dengan UU ITE.

Ancaman konflik di Pilkada serentak 2020 bukan berarti lebih kecil dari Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres, yang damai. Di Pilkada serentak, peluang ancaman konflik sosial malah semakin lebar. Konflik antar pendukung di daerah. Elit politik nasional setelah Pilpres ini mungkin istirahat, untuk turut campaur terlalu jauh, karena kepentingan Pilpres 2019 sudah berakhir. Sedangkan untuk kepentingan Pilpres 2024 masih terlalu jauh.

POLRI Mengingatkan

https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 19 337 2143817 jelang-pilkada-serentak-2020-polri-ingatkan-ancaman-konflik-sosial-KRWCoeIx9w.jpg
Ilustrasi (Okezone.com)

Polri mengingatkan ancaman konflik sosial jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Perkembangan arus teknologi khususnya di media sosial dinilai mampu menyebabkan konflik horizontal.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Polri (Kabaharkam), Irjen Agus Andrianto, mencatat ada puluhan konflik sosial yang terjadi jelang Pemilu dan Pilkada pada periode 2018 hingga 2019.

Menurut Agus, puluhan konflik sosial tersebut salah satunya lantaran didorong dengan adanya media sosial yang masuk dalam kehidupan masyarakat.

“Tahun 2018 terdapat 29 peristiwa konflik sosial. Sampai Juli 2019 telah terjadi 26 peristiwa konflik sosial yang salah satunya diakibatkan karena pengaruh media sosial,” kata Agus saat memberi sambutan dalam Seminar Nasional Strategi Manajemen Media di Era Disrupsi 4.0 untuk Indonesia Maju, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Kabaharkam Polri Irjen Agus Andrianto memberikan sambutan saat Seminar Nasional Strategi Manajemen Media di Era Disrupsi 4.0 untuk Indonesia Maju di Jakarta, Kamis (19/12/2019). (Foto : Okezone.com/Muhamad Rizky)

Mantan Kapolda Sumatera Utara itu menjelaskan, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat di masyarakat memperparah kondisi tersebut.

“Perkembangan teknologi informasi yang menampilkan kecepatan, kebebasan, keterbukaan informasi publik tanpa batas, dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang dijunjung tinggi oleh budaya bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh Agus menyatakan, penting untuk ditingkatkan adalah diskursus mengenai manajemen media. Itu karena saat ini masyarakat dianggap sangat bebas dan tak mampu menyaring dan menelaah sejauh mana kebenaran dan keakuratan informasi tersebut.

“Oleh karena itu, diperlukan diskursus mengenai manajemen media yang efektif dan efisien dalam masa sekarang, di mana dikenal dengan era disrupsi 4.0 sebagai implikasi dari revolusi industri,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, sabotase dan terorisme menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi. Menurutnya hal tersebut harus diantisipasi jelang pelaksanaan Pilkada 2020.

“Sabotase dan ancaman kejahatan terorisme juga berpotensi menjadi gangguan pada penyelenggaraan agenda nasional tersebut,” tuturnya. oz

Editor : Sulthan Abiyyurizky

”The ”The

Tinggalkan Balasan