Samarinda, Kaltim Ampunku – Bakal calon pasangan walikota dan bupati di Kaltim melalui jalur independen sudah menyerahkan syarat dokumen dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota dan kabupaten, Ketua Forum Kepedulian Kota (Forkkot) Kaltim Akhmad Zailani mengngatkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten dan kota untuk serius melakukan pengawasan.

Apabila ada pelanggaran manipulasi data dukungan masyarakat, yang dilakukan para bakal calon independen, maka jangan segan-segan menegakkan aturan hukum. KPU juga harus berlaku independen (tidak ada diintervensi), adil dan jangan memihak.

”Jangan bermain-main dengan persyaratan dukungan atas nama masyarakat. Bawaslu harus melakukan  pengawasan ketat dan adil terhadap penyelenggara pemilu. Awasi saat anggota KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Jangan keluar dari aturan. KPU juga harus berlaku adil,” kata Akhmad Zailani di warung Bawah Pohon (BP) Jl. Dahlian, Selasa (25/02/2020).

Ada ancaman pidana bagi bakal calon yang terbukti curang berdasarkan pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.
Terbukti curang juga akan dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp72 juta sesuai yang tertuang dalam UU Pilkada.

Pelaku juga bisa dijerat pemalsuan dokumen KTP yang dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 tahun 2015, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas  diri palsu untuk  mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan calon wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 36 tahun dan denda Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36 juta. 

“Jika terbukti palsukan dukungan KTP, calon independen terancam dua pasal tersebut. apabila ada warga yang merasa dirugikan kemudian melaporkan, bisa saja bakal calon independen dikenakan pasal dugaan pemalsuan dokumen dan unsur pidana ” kata Akhmad Zailani.

Penulis : D. Az-Zahra

Editor : Adella Azizah Maharani




”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan