”The ”The

DPRD Kaltim Rapat Khusus Bahas Corona

SAMARINDA, KALTIM AMPUNKU – Upaya mengatasi penyebaran Coronavirus disease 2019 (COVID-19) di Kaltim, DPRD Kaltim melakukan rapat khusus, Rabu (18/3/2020) kemarin. DPRD Kaltim sepakat untuk menunda setiap kegiatan yang bersifat kunjungan dan fokus pada penanganan.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun dan Sigit Wibowo, serta Sekretaris DPRD Kaltim Muhamad Ramadhan memimpin langsung rapat yang dilaksanakan di Gedung D, Lantai 6, Sekretariat DPRD Kaltim.


Disampaikan Makmur, mulai saat ini hingga akhir bulan, kegiatan DPRD Kaltim yang bersifat kunjungan sementara ditunda. ?Tapi bukan berarti kita tidak boleh melaksanakan kegiatan. Khusus masalah Corona ini, kita 55 anggota dewan akan turun? ujarnya.

____________________________________________________________________________________________

BACA JUGA : Sekretaris DPRD Kaltim Sakit Flu, Jangan, Jangan ….

Sekretaris DPRD Kaltim Drs.H.Muhammad Ramadhan, MMT. Foto ist

____________________________________________________________________________________________
Komisi IV DPRD Kaltim sebut dia ditunjuk untuk mengakomodir anggota dewan yang lain untuk membagi tugas masing-masing daerah. ?Tugasnya untuk melihat kesiapan dari pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim dalam menangani COVID-19,? tegasnya.


Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyampaikan bahwa, lembaga DPRD ini tetap sebagai lembaga kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. ?Untuk itu, kami ingin sampaikan bahwa komisi IV berinisiatif mengundang pemerintah,? sebut dia.


Dirinya menjelaskan, hasil rapat beberapa waktu lalu, dari lima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) rujukan yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk di Kaltim, semuanya tidak pada kondisi yang memiliki standarisasi kelengkapan alat. ?Langkah-langkah pemerintah yang diambil dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini belum cukup maksimal,? ujarnya.


Contoh kasus dijelaskan Rusman, terkait ketersediaan ruang isolasi. RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda itu hanya ada delapan tempat. RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan hanya ada empat tempat, dan di RSUD Bontang hanya tersedia dua tempat, serta RSUD Parikesit ada enam tempat.


?Dari informasi yang saya terima, karena keterbatasan ruang isolasi di Balikpapan, hingga hari ini ada dua pasien yang dikhawatirkan, karena tidak dapat tempat. Ditambah lagi, tidak adanya pusat informasi terkati dengan persoalan ini,? beber Rusman.


Utuk itu lanjut dia, Komisi IV meminta kepada pemerintah menyiapkan media center, sebagai tempat informasi mengenai COVID-19 ini. “Supaya baik pemerintah maupun masyarakat ada saluran informasi yang tersedia,? terang Politikus PPP ini.


Ia juga menjelaskan, sampai tanggal 17 Maret 2020, informasinya di Kaltim belum ada yang dinyatakn positif corona, tapi masih dalam dua kategori. Dalam pemantauan dan dalam pengawasan. “Paling banyak itu di Balikpapan, Kukar, dan Samarinda,? sebutnya.

___________________________________________________________________________________________

BACA JUGA : DPRD Kaltim Sepakat Dukung Dana Darurat Covid-19 Melalui Perubahan Anggaran

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo (tiga dari kiri) saat mengikuti Rapat Koordinasi baru-baru ini di Hotel Gran Senyiur Balikpapan. Foto Humas DPRD Kaltim

___________________________________________________________________________________________
Untuk itu kata Rusman, komisi IV meminta kepada pemerintah untuk menghitung kebutuhan yang mendesak dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. ?Karena alokasi anggaran kedaruratan pada APBD 2020 itu sangat tidak memadai. Sehingga, harus ada langkah antisipatif,? ujarnya.


Lebih anjut dijelaskan Rusman, yang menjadi persoalan sebenarnya ada beberapa hal. Yakni soal ruang isolasi. “Kita minta kepada Ketua DRD Kaltim supaya menyurat kepada pemprov dalam ha ini Pak Gubernur Isran Noor agar mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah, agar rumah sakit swasta ikut membantu dalam menyediakan ruang isolasi. Tentu dengan berbagai persyaratan yang ditentukan,? bebernya.


Kemudian, mengenai pengadaan alat habis pakai, seperti baju pakaian virus untuk tim medis. Rusman menyebutkan, pakaian yang dimaksud di RSUD AWS hanya tersisa lima buah dari total 25 pakaian. Termasuk ketersediaan masker yang digunakan para dokter. ?Perlu juga ada tambahan gizi bagi petugas kesehatan. Karena kalau tidak ada tambahan gizi khusus, akan beresiko, dan itu memang kenyataannya dan sangat dibutuhkan,? terang Rusman.


Ada tiga langkah kata Rusman yang harus ditempuh dalam menghadapi COVID-19. Pertama langkah cegah tangkal. Kedua, penanganan yang tidak menimbulkan kepanikan, dan ketiga penanggulangan penanganan.


?Masyarakat harus dibekali bagaiamana mengetahuai cara menghadapi virus covid 19 ini. Kemudian, cara mengatasinya sejak dini. Untuk itu, perlu ada tim khusus untuk mengatasi hal ini, seperti posko informasi dimasing-masing kabupaten dan kota supaya masyarakat lebih cepat memproleh informasi,? ucapnya.


Selain itu, Rusman mengaku sependapat bahwa DPRD Kaltim mengurangi kegiatan yang bersifat keluar daerah. Apalagi memang sudah ada beberapa provinsi menutup diri untuk dikunjungi, seperti Makassar, DKI, Bali, Jateg, Jatim, dan lain sebagainya.


“Tetapi, bukan berarti sebagai anggota DPRD lantas tidak melakukan apa-apa. Kalau perlu, kita bentuk tim, apakah nantinya berdasarkan wilayah atau perdapil terserah. Tapi ini kita bentuk dalam rangka untuk membantu pemerintah. Ini kondisi kedaruratan, kita harus bahu membahu untuk menghadapi persoalan ini. Sehingga keberadaan kita sebagai anggota dewan sangat berarti di publik,? tandas Rusman. (adv/hms6)Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun dan Sigit Wibowo, serta Sekretaris DPRD Kaltim Muhamad Ramadhan memimpin langsung rapat yang dilaksanakan di Gedung D, Lantai 6, Sekretariat DPRD Kaltim.


Disampaikan Makmur, mulai saat ini hingga akhir bulan, kegiatan DPRD Kaltim yang bersifat kunjungan sementara ditunda. ?Tapi bukan berarti kita tidak boleh melaksanakan kegiatan. Khusus masalah Corona ini, kita 55 anggota dewan akan turun,? ujarnya.


Komisi IV DPRD Kaltim sebut dia ditunjuk untuk mengakomodir anggota dewan yang lain untuk membagi tugas masing-masing daerah. ?Tugasnya untuk melihat kesiapan dari pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim dalam menangani COVID-19,? tegasnya.


Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyampaikan bahwa, lembaga DPRD ini tetap sebagai lembaga kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. ?Untuk itu, kami ingin sampaikan bahwa komisi IV berinisiatif mengundang pemerintah,? sebut dia.


Dirinya menjelaskan, hasil rapat beberapa waktu lalu, dari lima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) rujukan yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk di Kaltim, semuanya tidak pada kondisi yang memiliki standarisasi kelengkapan alat. ?Langkah-langkah pemerintah yang diambil dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini belum cukup maksimal,? ujarnya.


Contoh kasus dijelaskan Rusman, terkait ketersediaan ruang isolasi. RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda itu hanya ada delapan tempat. RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan hanya ada empat tempat, dan di RSUD Bontang hanya tersedia dua tempat, serta RSUD Parikesit ada enam tempat.


?Dari informasi yang saya terima, karena keterbatasan ruang isolasi di Balikpapan, hingga hari ini ada dua pasien yang dikhawatirkan, karena tidak dapat tempat. Ditambah lagi, tidak adanya pusat informasi terkati dengan persoalan ini,? beber Rusman.


Utuk itu lanjut dia, Komisi IV meminta kepada pemerintah menyiapkan media center, sebagai tempat informasi mengenai COVID-19 ini. “Supaya baik pemerintah maupun masyarakat ada saluran informasi yang tersedia,? terang Politikus PPP ini.


Ia juga menjelaskan, sampai tanggal 17 Maret 2020, informasinya di Kaltim belum ada yang dinyatakn positif corona, tapi masih dalam dua kategori. Dalam pemantauan dan dalam pengawasan. “Paling banyak itu di Balikpapan, Kukar, dan Samarinda,? sebutnya.


Untuk itu kata Rusman, komisi IV meminta kepada pemerintah untuk menghitung kebutuhan yang mendesak dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. ?Karena alokasi anggaran kedaruratan pada APBD 2020 itu sangat tidak memadai. Sehingga, harus ada langkah antisipatif,? ujarnya.


Lebih anjut dijelaskan Rusman, yang menjadi persoalan sebenarnya ada beberapa hal. Yakni soal ruang isolasi. “Kita minta kepada Ketua DRD Kaltim supaya menyurat kepada pemprov dalam ha ini Pak Gubernur Isran Noor agar mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah, agar rumah sakit swasta ikut membantu dalam menyediakan ruang isolasi. Tentu dengan berbagai persyaratan yang ditentukan,? bebernya.


Kemudian, mengenai pengadaan alat habis pakai, seperti baju pakaian virus untuk tim medis. Rusman menyebutkan, pakaian yang dimaksud di RSUD AWS hanya tersisa lima buah dari total 25 pakaian. Termasuk ketersediaan masker yang digunakan para dokter. ?Perlu juga ada tambahan gizi bagi petugas kesehatan. Karena kalau tidak ada tambahan gizi khusus, akan beresiko, dan itu memang kenyataannya dan sangat dibutuhkan,? terang Rusman.


Ada tiga langkah kata Rusman yang harus ditempuh dalam menghadapi COVID-19. Pertama langkah cegah tangkal. Kedua, penanganan yang tidak menimbulkan kepanikan, dan ketiga penanggulangan penanganan.


?Masyarakat harus dibekali bagaiamana mengetahuai cara menghadapi virus covid 19 ini. Kemudian, cara mengatasinya sejak dini. Untuk itu, perlu ada tim khusus untuk mengatasi hal ini, seperti posko informasi dimasing-masing kabupaten dan kota supaya masyarakat lebih cepat memproleh informasi,? ucapnya.


Selain itu, Rusman mengaku sependapat bahwa DPRD Kaltim mengurangi kegiatan yang bersifat keluar daerah. Apalagi memang sudah ada beberapa provinsi menutup diri untuk dikunjungi, seperti Makassar, DKI, Bali, Jateg, Jatim, dan lain sebagainya.


“Tetapi, bukan berarti sebagai anggota DPRD lantas tidak melakukan apa-apa. Kalau perlu, kita bentuk tim, apakah nantinya berdasarkan wilayah atau perdapil terserah. Tapi ini kita bentuk dalam rangka untuk membantu pemerintah. Ini kondisi kedaruratan, kita harus bahu membahu untuk menghadapi persoalan ini. Sehingga keberadaan kita sebagai anggota dewan sangat berarti di publik,? tandas Rusman. (hms6)

Sumber : Humas DPRD Kaltim

Judul asli :

DPRD Kaltim Rapat Khusus Bahas Corona

Editor Judul : Akhmad Zailani

”The ”The

Tinggalkan Balasan