KPU Tunda 3 Tahapan Pilkada 2020 Gara-Gara Corona

 
 
Jakarta, KALTIM AMPUNKU  Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda 3 tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Penundaan itu untuk mencegah dan menekan angka penyebaran virus corona dari penyakit COVID-19.

“Menunda 3 tahapan penyelenggaraan pilkada,” ujar Komisioner KPU Viryan Aziz, Sabtu (21/3/2020), dikutip dari detikNews.

Viryan menjelaskan, tiga tahapan yang ditunda itu ialah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

“(Ditunda) sampai waktu yang akan ditentukan kemudian dengan pertimbangan tersebut,” lanjutnya.

Tetapi untuk pemungutan suara, belum diputuskan ditunda atau tidak. “Belum tentu, kita melihat perkembangan COVID-19,” tukas Viryan.

Sebelumnya, Bawaslu akan membahas aturan kampanye di Pilkada 2020 yang disesuaikan dengan kondisi merebaknya virus Corona.

Kampanye biasanya dilakukan secara beramai-ramai secara terbuka, tetapi dalam kondisi pandemi corona diharuskan menghindari kontak fisik dengan masyarakat.

“Termasuk bagaimana mengatur mekanisme kampanye jika nanti situasinya tak seperti yang diharapkan, misalnya masa di mana penyebaran virus itu makin panjang,” kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantornya yang disiarkan di akun Facebook Rumah Pemilu, Rabu (18/3) lalu.

Sejumlah tahapan pilkada ditunda, ini kata Bawaslu

Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mempertanyakan proses tahapan Pilkada 2020 jika terdapat penundaan sejumlah tahapan Pilkada.

Fritz menyatakan, proses Pilkada merupakan proses yang saling berkesinambungan. Ia menyatakan, tidak adanya panitia pemungutan suara (PPS) maka tidak ada verifikasi calon perseorangan. Padahal saat ini terdapat 147 calon perseorangan.

Kemudian, belum adanya pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih maka belum bisa diketahui data pemilih. Padahal, dari coklit, akan diketahui berapa jumlah pemilih dan kertas suara yang harus dicetak.

“Kalau hal itu ditunda, sampai kapan penundaan, masalahnya KPU tidak bisa menyatakan sampai kapan ditunda,” kata Fritz saat dihubungi, Minggu (22/3).

Lebih lanjut Ia menyatakan, jika nantinya penundaan tahapan akan berdampak pada mundurnya jadwal pemungutan suara, maka harus terdapat revisi UU yang mengaturnya. Proses itu berada di DPR. Atau bisa melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui keputusan KPU nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Keputusan KPU yang ditetapkan tanggal 21 Maret 2020 oleh Ketua KPU Arief Budiman, menetapkan bahwa sejumlah tahapan Pilkada akan ditunda. Tahapan Pilkada yang ditunda antara lain, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Komisioner KPU RI, Viryan Azis mengatakan, penundaan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian dengan pertimbangan tersebut.

Meski begitu, Ia mengatakan, saat ini belum diputuskan pemungutan suara ditunda atau tidak. “Belum tentu, kita melihat perkembangan Covid-19,” kata Viryan.

Vendi Yhulia Susanto |  Yudho Winarto/dtc/kontan

 
”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan