Jakarta, KALTIM AMPUNKU –– Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  masih berdialog dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk merumuskan penerapan rencana pemberian penangguhan cicilan kredit atas usaha yang terdampak pandemi virus corona seperti diusulkan Presiden Joko Widodo.  Sementara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) akan berkoordinasi dan menunggu arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

“Kami akan ikuti arahan OJK. (Tapi) relaksasi kredit itu bukan berarti cicilannya ditangguhkan 1 tahun. Kalau seperti itu bagaimana (kondisi perusahaan leasing),” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno


 

Pemberian relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil itu diusulkan Jokowi sebagai salah satu kebijakan stimulus demi mendongkrak perekonomian yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

BACA : Penangguhan Angsuran Kredit hingga Respons Leasing

Wartawan CNNIndonesia, Sabtu (28/3) mencoba menghubungi APPI. 
“Untuk leasing, kami sedang finalisasi produk hukumnya dan terus koordinasi dengan APPI untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan terkait penerapannya,” kata juru bicara OJK, Sekar Putih, melalui pesan singkat.  

 

 

Sekar menuturkan meski rencana kebijakan penangguhan cicilan kredit ini telah dikomunikasikan ke perusahaan perbankan dan leasing, masing-masing industri butuh waktu untuk menerapkannya.
 

BACA : Sebelum Leasing Sita Kendaraan di Tengah Wabah Corona, Ajukan Pelonggaran Pembayaran

Ia juga menuturkan perusahaan perbankan dan leasing juga memiliki aturan internal masing-masing yang akan menyesuaikan antara kebijakan stimulus pemerintah dengan penilaian atau analisa masing-masing perusahaan.

“Bank atau leasing akan memberitahu tata cara pengajuan keringanan atau restrukturisasi melalui telepon/whatsapp/email/press rilis/website resmi bank/leasing tersebut kepada peminjam,” tulis Sekar.

Meski begitu, Sekar menegaskan relaksasi kredit ini tidak diperuntukan untuk semua debitur, tapi bagi peminjam yang usahanya benar-benar terdampak Covid-19.

Relaksasi berlaku untuk usaha mikro yang mengambil kredit di perbankan, termasuk pembiayaan di industri keuangan non bank (IKNB), seperti multifinance dan lembaga keuangan mikro.

“Peraturan OJK jelas menyatakan untuk menghindari moral hazard. Jangan debitur yang mampu membayar jadi tidak mau membayar hutang, atau debitur yang sudah macet sebelum wabah Covid-19 kemudian semakin menghindari kewajibannya,” tutur Sekar.

Tak hanya memberikan relaksasi pelaku usaha berupa penundaan angsuran kredit selama satu tahun ke depan, Jokowi juga menurunkan bunga kredit bagi usaha mikro di tengah tekanan usaha dampak dari pandemi virus corona.

Dalam hal ini, OJK memberikan wewenang kepada bank untuk menetapkan kualitas pembayaran kredit dengan plafon dana yang berbeda, sesuai dengan penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar.

Respons Perusahaan Leasing

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) belum mau berkomentar banyak tentang mekanisme relaksasi kredit kendaraan. Sebab banyak nasabah yang salah tafsir tentang keringanan kredit yang dirilis OJK.

Dilansir dari Kompas, Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dan menunggu arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami akan ikuti arahan OJK. (Tapi) relaksasi kredit itu bukan berarti cicilannya ditangguhkan 1 tahun. Kalau seperti itu bagaimana (kondisi perusahaan leasing),” kata Suwandi , Jumat (27/3/2020).

BACA : Terjerat utang pinjaman online? Ini Tiga Cara Sederhana Upaya Melunasi, Daripada terus Menghindar dan Dibuat Malu

Beberapa perusahaan leasing pun enggan berkomentar lebih banyak soal relaksasi kredit karena belum mendapat arahan resmi.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) misalnya, mengaku hingga saat ini belum mendapat pemberitahuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam edaran perseroan tertulis, pemenuhan kewajiban konsumen tetap berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. WOM Finance pun meminta debitur membayar angsuran tepat waktu untuk menghindari denda dan BI Checking.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Direktur Keuangan PT WOM Finance, Zacharia Susantadiredja.

“Ya, (benar). Thanks,” ucapnya singkat kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Zacharia mengungkap, pihaknya berencana berdiskusi dahulu dengan asosiasi dan OJK terkait realisasi restrukturisasi kredit.

“Ya pasti,” ujarnya.

 

Adella Azizah/kompas/berbagai sumber

”The ”The ”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan