Jakarta,  KALTIM AMPUNKU – Penundaan Pilkada serentak 2020 membuat KPU mengeluarkan tiga opsi jadwal ulang. Opsi itu dikeluarkan KPU RI setelah pihaknya bersama Bawaslu RI, DKPP-RI, Komisi II DPR RI dan Mendagri menggelar rapat kerja di gedung DPR-RI, Senin (30/3/2020).

Adapun tiga opsi yang dikeluarkan KPU RI bahwa pelaksanaan Pilkada serentak dihelat pada tahun 2021 mendatang.

Opsi pertama atau A yakni jika penundaan pilkada berlangsung selama 3 bulan, maka pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang. Alasannya karena tahapan Pilkada yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu (29 Mei 2020).

Adapun opsi kedua atau B, jika penundaan pilkada berlangsung 6 bulan maka pelaksanaan pemungutan suara digelar, Rabu, 17 Maret 2021.

Sedangkan opsi ketiga atau C, pemungutan suara dihelat tepat hari Rabu, 29 September 2021 atau tahun depan jika penundaannya berlangsung selama 12 bulan.

“Pada prinsipnya semua pihak baik Komisi II Mendagri, Bawaslu, dan DKPP menyepakati tiga opsi tersebut jika pilkada serentak 2020 ditunda ke 2021,” kata Kabag Humas KPU RI Roby Leo melalui pesan WhatsApp yang dikirim ke Fajar.co.id, Senin malam (31/03/2020).

Ruby menjelaskan pada rapat sore kemarin muncul beberapa pandangan yang berbeda, meski mayoritas menyepakati pilkada 2020 namun tetap tidak bisa dilaksanakan tahun 2020.

Keputusan soal opsi-opsi yang ditawarkan akan diputuskan bersama dengan KPU, Pemerintah, dan DPR pada pertemuan berikutnya.

“Semua sepakat jika penundaan ini perlu diatur dalam Perppu. Sebab dalam situasi saat ini, revisi UU nampaknya tidak dapat dilakukan, Sebab memerlukan dapat-rapat dan waktu yang panjang dalam pembahasan bersama komisi II DPR RI secara intensif. Padahal ada aturan social distancing,” ungkapanya.

Ditambahkan jika DPR menyepakati anggaran pilkada yang belum digunakan direalokasi oleh pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi wabah virus corona dan semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik.

“Semua fraksi dan pihak yang hadir dalam rapat menyepakati jika anggaran pilakda yang sudah dispekati KPU bersama pemda untuk dilokasikan penyelesaian penanganan pandemi wabah virus corona dan semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” pungkasnya.

Editor : Adella Azizah/FAJAR

”The ”The ”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan