”The ”The

Rincian Sumber Dana Rp405 T ala Jokowi Lawan Corona

Jakarta, KALTIM AMPUNKU – Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran senilai Rp405,1 triliun untuk menghadapi wabah virus corona. (Muchlis-Biro Pers Sekretariat Presiden). Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan beberapa pos keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk dialokasikan sebagai dana tambahan penanganan penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19. Selain itu, ada beberapa perubahan kebijakan yang dijalankan guna menambah aliran dana ke pos penanganan virus corona.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken pada 31 Maret lalu.

Berdasarkan beleid tersebut, Jokowi akan menggunakan dana dari pos Sisa Anggaran Lebih (SAL) serta dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan. Lalu, turut menggunakan dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

BACA JUGA : Indonesia Sukses Terbitkan Surat Utang Dolar Terbesar Sepanjang Sejarah

“Menggunakan anggaran yang bersumber dari dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN,” ungkap Jokowi dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (2/4).

Kemudian, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian besaran belanja wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan antar program di APBN 2020.

Selanjutnya, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, pemotongan, serta penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Jurus lain, sumber dana tambahan penanganan virus corona juga akan berasal dari penerbitan surat utang.

“Menerbitkan surat utang negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel,” tulisnya.

Berbagai ketentuan ini akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sementara yang berkaitan dengan pengalihan keuangan untuk daerah akan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

BACA JUGA :Jaga Jarak, Cuci Tangan, Pakai Masker! Itu Perintah! Bukan Imbauan Lagi!

Terakhir, pemerintah juga akan memaksimalkan penerimaan pajak dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Rencana ini sebenarnya sudah ada dan akan diatur dalam omnibus law bidang perpajakan, namun dipercepat oleh pemerintah.

Sebelumnya, Jokowi merinci alokasi dana tambahan tersebut. Dana akan diberikan untuk insentif kesehatan sebesar Rp75 triliun, insentif perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan dan KUR Rp70,1 triliun, dan insentif pembiayaan dan restrukturisasi Kredit Rp150 triliun.

Daftar Insentif Rp405 T yang Ditebar Jokowi untuk Corona

 Presiden Jokowi menambahkan alokasi belanja dalam APBN sebesar Rp405,1 triliun untuk hadapi virus corona. (Biro Sekretariat Presiden/Rusman)Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona (covid-19).

Alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

“Terkait penanganan covid19 dan dampak ekonomi keuangan, saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun,” ujar Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (31/3).

Berikut rinciannya:

Insentif bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun.
1. Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
2. Pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, ventilator, hand sanitizer dan lainnya.
3. Upgrade 132 RS rujukan pasien corona termasuk Wisma Atlet
4. Insentif dokter yakni dokter spesialis Rp15 juta per bulan, dokter umum Rp10 juta per bulan, perawat Rp7,5 juta per bulan dan tenaga medis lainnya Rp5 juta per bulan
5. Santunan kematian tenaga medis Rp300 juta.

Insentif perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun.
1. Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibayarkan bulanan mulai April dan bantuan setahun naik 25 persen.
2. Kartu sembako naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Manfaat kartu sembako naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu selama 9 bulan atau naik 33 persen.
3. Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat kartu prakerja akan mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu dengan biaya pelatihan Rp1 juta.
4. Listrik gratis 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik daya 450VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi.
5. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan MBR hingga 175 ribu.
6. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 triliun.

Insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar Rp70,1 triliun.
1. PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 persen.
2. Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.
3. Pengurangan PPH 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
4. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
5. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak virus corona selama 6 bulan.
6. Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.

Insentif pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM sebesar Rp150 triliun.
1. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimum Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.
2. OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai Rp10 miliar berdasarkan ketepatan membayar.
3. Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.
4. Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

Jokowi Teken Perppu Kucurkan Ekstra Rp405 T Tangani Corona

  

 Jokowi menambah anggaran Rp405 triliun dalam APBN untuk menangani wabah virus corona. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona (covid-19). Sebelumnya, alokasi belanja APBN 2020 ditetapkan sebesar Rp2.540,4 triliun.

Alokasi dana itu diterbitkan dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

“Terkait penanganan covid19 dan dampak ekonomi keuangan, saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun,” ujar Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (31/3).

Ia merinci, sebagian besar anggaran atau sekitar Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kemudian, sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter

Berikutnya, sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR

Sebagai konsekuensinya, defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai 5,07 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau melampaui batas ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang dipatok 3 persen dari PDB.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung hukum relaksasi defisit tersebut. Namun, relaksasi defisit hanya untuk tiga tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Pada 2023, pemerintah akan kembali pada disiplin fiskal batas maksimal defisit 3 persen dari PDB.

Jokowi menilai pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yg berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara. Karenanya,pemerintah perlu mengambil langkah yang luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian dan menjaga stabilitas keuangan.

”The ”The

Tinggalkan Balasan