Jakarta, KALTIM AMPUNKU- Pemerintah akan membebaskan pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama enam bulan ke depan. Pembebasan pajak ini dilakukan sebagai stimulus bagi UMKM di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Stimulus pajak ini dapat membuat kelangsungan bisnis UMKM tetap terjaga. “Tadi sudah disampaikan adalah penghapusan pajak untuk UMKM selama enam bulan, jadi dinolkan,” ujat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki usai rapat terbatas, Rabu (15/4).

Teten bilang, UMKM menjadi sektor penting bagi ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60% serta penyerapan tenaga kerja hingga 97%.

Mayoritas usaha di Indonesia juga dalam level UMKM hingga 99%. Lebih spesifik lagi dari angka tersebut sebesar 89% merupakan usaha mikro.

Restrukturisasi kredit bagi usaha mimro dan ultra mikro di bawah Rp 10 juta menjadi perhatian bagi pemerintah. Selain restrukturisasi pinjaman ada pula usulan penambahan modal bagi usaha mikro.

“Presiden minta tadi, bukan yang soal relaksasi, tapi tambahan modal baru, karena di sektor mikro ini kan sudah ngos-ngosan, nafasnya sudah habis,” terang Teten.

Oleh karena itu nantinya akan ada penyaluran kredit untuk modal usaha. Penyaluran tersebut akan menggunakan berbagai skema baik melalui koperasi simpan pinjam hingga fintech dengan dana tak hanya dari APBN tetapi juga dari program kredit usaha rakyat (KUR).

6 Strategi Menteri Teten Selamatkan UMKM dari Serangan Corona

“Pemerintah sudah mencari beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, kami baru ratas dengan kementrian yang lain ada 6 langkah mitigasi yang akan dilakukan pemerintah,” ujarmya dalam video confrence bersama Liputan6.com, Selasa (15/4/2020).

Pertama memberikan relaksasi cicilan selama 6 bulan untuk UMKM baik melalui KUR maupun juga lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), program mekar, dan lainnya juga sekaligus, bagi koperasi simpan pinjam.

Kedua, memberikan pinjaman baru untuk ultra mikro pinjamannya yang di bawah Rp 10 juta. Selain itu, pihaknya akan memperluas sebarannya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. 

“Kita akan menggunakan seluruh saluran melalui BRI, koperasi simpan pinjam, BPR syariah maupun fintech kita lihat mana yang lebih cepat secara teknologi agar bisa cepat turun kepelaku usaha mikro,” jelasnya.

Ketiga, penghapusan pajak kepada UMKM selama 6 bulan di nol kan.

Keempat, pemerintah akan menambah jumlah pnerima bantuan jumlah sosial atau tunai untuk pelaku usaha ultra mikro yang nanti dimasukan dalam jaminan sosial termasuk kartu prakerja, yang merupakan masuk ke dalam program besar pemerintah.

Kelima, mengintegrasikan  program jaminan sosial terutaman kartu sembako murah dengan warung-warung sembako, dengan dana yang digelontorkan melalui jaminan sosial ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa menggerakan warung-warung tradisional.

“Kartu semako murah bisa di integrasikan sehingga warung-warung itu bisa hidup dan ini sesuai dengan kebijakan sosial distancing, sehingga warung-warung yang dekat dengan warga bisa diantarkan, kami branding program ini belanja di warung tetangga,” ujarnya.

Keenam, alokasikan anggaran untuk perkuat daya beli produk UMKM yang beli secara online. Namun untuk produk apa saja yang akan diberikan stimulus ini, menteri Teten mengatakan masih dalam tahap kurasi atau seleksi. Nantinya baik merchant maupun pembeli akan dapat diskon, cashback hingga 25 persen.

“Kita memanfaatkan bulan Ramadan cash back 50 persen dan membelanjakan uangnya untuk produk UMKM, pemerintah juga meminta BUMN di sektor pangan bisa menyerap produk-produk UMKM yang rendah daya belinya seperti peternak ayam, dan lainnya untuk dibeli dahulu, kemudian oleh BUMN bisa di ekspor maupun dijual di pasar dalam negeri, sudah ada intruksi pusat, daerah dan BUMN untuk membeli produk UMKM,” pungkasnya.

Abdul Basith/Tira Santia/liputan6/kontan

Editor : Adella Azizah 

”The ”The ”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan