Sesuai Aturan Tidak Ada Lagi Ganti Rugi, Ini Data Penerima dan Nilai Santunan Warga yang mendiami Tanah Pemkot di Bantaran SKM

Samarinda, Kaltimampunku.com – Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan, tidak ada penggantian ganti rugi dan penggantian rumah warga yang mendiami tanah Pemkot Samarinda di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM).

“Bukan ganti rugi dan rumah penggantiannya. Tapi santunan kerohiman karena aturannya sekarang tidak ada lagi ganti rugi dan penggantian rumah. Kalau sampai memberikan uang ganti rugi dan rumah, sama saja kami melanggar hukum dan dipenjara,” tegas sekda Kota Samarinda Sugeng Chairuddin.

Sugeng mengatakan, tetap akan melaksanakan program pnertiban rumah di bantaran SKM khususnya di segmen di RT 26, 27 dan 28 kelurahan Sidodadi yang berdiri di atas lahan pemkot.

Sugeng menegaskan penertiban hanya dilakukan di atas lahan sertifikat Pemerintah Kota Samarinda yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), daerah resapan banjir dan sungai akan dilakukan pengerukan oleh Korem.

“Kami mohon keikhlasan warga yang telah lama bermukim di atas tanah Pemerintah agar mendukung program Pemerintah, terutama upaya mengurangi masalah banjir yang bukan tiap 10 tahun, 4 tahun tapi sudah tiap tahun memberi dampak kepada 59.000 warga,” tutur Sugeng mantan Camat Sungai Kunjang ini.

Menurut Sugeng kalau ada yang bilang penertiban tidak memperhatikan kondisi ekonomi warga dipikirnya sangat tidak relevan. Karena Pemkot juga harus memikirkan nasib 59.000 warga yang langganan banjir.

“Mereka ini sudah sangat diuntungkan. Sekitar 30 tahun menempati tanah Pemerintah secara gratis, kalau dihitung-hitung saja dengan sewa per bulan Rp 250.000 selama 30 tahun totalnya warga harus mengeluarkan Rp 90 juta. Ini tidak kita minta, malah kami mohon untuk pindah dan mendapat santunan kerohiman sesuai luasan yang nilainya ada mencapai Rp 70 juta,” kata Sugeng.

Jadi menurut Sugeng tidak ada negosiasi karena memang merupakan tanah Pemerintah dan Pemerintah akan memberikan santunan kerohiman.

“Kalau uangnya tidak diambil, kita titipkan di pengadilan dan penertiban tetap jalan. Kalau ada yang belum dibayar, kita bayar dan bongkar. Yang belum dibayar ini karena mereka tidak menyerahkan nomor rekening. Jadi kita minta segera menyerahkan untuk pencairan kemudian kita bongkar,” tandasnya.

Sugeng memastikan tidak ada negosiasi dan penertiban akan terus dilakukan setiap hari sampai tuntas.

Seperti diketahui, setelah tertunda satu hari, akhirnya Pemerintah Kota Samarinda melakukan penertiban rumah yang berdiri di atas lahan Pemerintah di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
Aksi penertiban oleh tim terpadu ini langsung dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sugeng Chairuddin, Selasa (7/7/2020).

Aksi penertiban diawali dengan membongkar pagar milik Pemkot, baliho dan rumah warga. Namun sempat ditentang ratusan warga. Akhirnya diputuskan untuk membongkar rumah yang telah menerima uang santunan atau kerahiman sesuai hasil perhitungan tim appraisal yang ditunjuk oleh Pemerintah.

DATA PENERIMA DAN NILAI SANTUNAN

Santunan kerohiman bervariasi tergantung luasan yang telah ditetapkan tim independen, tim appraisa.

“Urusan pembersihan, mobilisasi, sewa rumah hingga tunjangan kehilangan usaha juga ada nilainya pemerintah kasih. Jadi kami harapkan warga ikhlas tidak menempati lagi tanah milik Pemkot Samarinda yang bersertifikat ini,” terang mantan Kabag Humas dan Protokol ini.

Menurut Sugeng sesuai data sebanyak 210 penerima dengan total keseluruhan Rp 2.737.640.000. Sugeng merincikan salah satu penerima dengan luas bangunan 24 meter persegi mendapat santunan 19.900.000 dengan rincian pembersihan Rp 1.400.000, mobilisasi Rp 1.400.000, sewa rumah Rp 5.850.000 dan tunjangan kehilangan usaha Rp 11.250.000. (Lebih lebgkap daftar penerima dan nilai santunan dalam tabel).

sumber & foto Diskominfo Smd

Editor : Adella Azizah

”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan