Pengembalian Dana Diwajibkan Bagi yang Tak Masuk Kriteria Penerima Kartu Prakerja, Bila Tidak? Terancam Pidana!

 
 

Artinya, selama masih memenuhi kriteria, peserta Kartu Prakerja tak harus mengembalikan dana bantuan. Pengembalian dana yang diwajibkan untuk mereka yang tak masuk kriteria penerima Kartu Prakerja sesuai dengan Perpres terbaru.

Kaltimampunku.com– Banyak yang salah paham dengan keputusan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta peserta Kartu Prakerja mengembalikan uang insentif yang telah diterima hingga akhirnya viral di media sosial.

 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Aturan baru itu sekaligus merevisi Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Perpres teranyar tersebut mengubah peraturan sebelumnya, salah satunya adalah penambahan kriteria peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja.

Soal klausul kewajiban pengembalian bantuan uang insentif Kartu Prakerja, memang diatur dalam salah satu pasal di Perpres tersebut. Tapi kewajiban itu bukan buat seluruh peserta Kartu Prakerja.

Dalam aturan terbaru, Kartu Prakerja dilarang untuk mereka yang berposisi sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, kepala desa dan perangkatnya, direksi, komisaris, serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara,” tulis Pasal 31C tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan, diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut ( uang insentif Kartu Prakerja dikembalikan).

Pengembalian biaya ini berlaku dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Artinya, selama masih memenuhi kriteria, peserta Kartu Prakerja tak harus mengembalikan dana bantuan. Pengembalian dana yang diwajibkan untuk mereka yang tak masuk kriteria penerima Kartu Prakerja sesuai dengan Perpres terbaru.

Bisa dituntut pidana

Lalu bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria peserta penerima Kartu Prakerja, namun tidak mengembalikan dana bantuan, bisa terancam pidana yang diatur dalam Pasal 31D.

Adapun jika penerima Kartu Prakerja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi, Manajemen Pelaksana juga bisa melakukan tuntutan pidana.
Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,” tulis Pasal 31D beleid tersebut.
Hal ini berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 31C ayat 1 yang menyebutkan bahwa penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan namun telah menerima bantuan biaya pelatihan atau intensif wajib mengembalikan kepada Negara.
“Belum ada. Kami fokus di pembukaan gelombang 4,” kata Panji.
“Saya kira niatan pemerintah untuk revisi Perpres bukan untuk mencari ganti rugi ke belakang. Namun, lebih upaya pencegahan dengan adanya aturan ini secara jelas dan gamblang. Maka diharapkan masyarakat mengetahui dan mengikuti aturan dengan benar,” katanya.
“Memberikan informasi data diri yang akurat dan asli saat pendaftaran,” sambung Panji.

Berbagai pelatihan yang ditawarkan di Kartu Prakerja dipungut biaya mahal, padahal di internet banyak yang gratis hingga menuai kecaman.

Lagi-lagi, program Kartu Prakerja yang seharusnya memudahkan justru menuai banyak kritik.

Bagaimana tidak, untuk satu kali latihan, para peserta dipungut biaya yang tak sedikit.

Padahal, pelatihan yang diberikan dapat dengan mudah diakses di internet secara gratis.

perbincangkan berbagai pelatihan-pelatihan di Kartu Prakerja dengan bayaran yang cukup mahal.

Contohnya, pelatihan belajar instal Windows 10 yang dihargai sebesar Rp 260.000.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020, namun manfaat pelatihan yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan.

Kursus online instal Windows 10 untuk peserta Prakerja ini disediakan oleh Pijar, salah satu mitra dalam pelatihan online Kartu Prakerja yang ditunjuk pemerintah.

Kursus online ini terdiri dari 6 materi yang dipelajari lewat aplikasi MyEduSolve dalam bentuk pembelajaran online.

Peserta juga akan mendapatkan sertifikat di akhir pelatihan.

Menurut Anggawira, Hipmi sudah beberapa kali memberikan masukan ke pemerintah terkait pelatihan-pelatihan di Kartu Prakerja.

“Intinya kami dari Hipmi memberikan masukan yang konstruktif pada pemerintah, intinya kita ingin melakukan hal-hal yang produktif sama-sama dalam kondisi Covid-19, kita kolaborasi memang anggaran negara yang minim dimanfaatkan secara tepat, sudah banyak saya rasa masukan dan saran dari berbagai stakeholder,” kata Anggawira kepada Kompas.com, Sabtu (16/5/2020).

Sebelumnya, menurut Angga, pelatihan yang mahal yang tersedia di Kartu Prakerja sebenarnya bisa diakses secara gratis dan mudah di internet, baik Google maupun Youtube.

Kata dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih.

Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.

“Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google,” ujar Anggawira.

SEBULAN LALU

KPK Minta Pemerintah Tunda Program Kartu Prakerja

Dalam siaran persnya tanggal 18 Juni 2020 lalu, melalui lamannya,  Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.go.id,  KPK  meminta pemerintah menunda Program Prakerja hingga ada perbaikan yang dilakukan. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah dalam Program Kartu Prakerja. 

Temuan-temuan ini adalah hasil dari kajian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas monitor yang dilaksanakan oleh KPK. 

KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program. Empat aspek tersebut adalah dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. 

“Kami merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan perbaikan tata kelolanya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers Pemaparan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja. 

KPK telah memaparkan hasil kajian dan rekomendasi ini kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020. Dalam rapat tersebut, KPK, Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya, telah menyepakati empat hal. 

Pertama, melakukan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Kedua, menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja. 

Kemudian pemerintah akan membentuk Tim Teknis yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja. Terakhir, meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

BEBERAPA HARI INI

 

Rekomendasi KPK: Perbaiki Kartu Prakerja Secara Menyeluruh

 

 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) bersama Jubir KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri) usai memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK , Jakarta. KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program, yaitu terkait Proses Pendaftaran, Kemitraan dengan Platform Digital, Materi Pelatihan dan Pelaksanaan Program

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) bersama Jubir KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri) usai memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK , Jakarta. KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program, yaitu terkait Proses Pendaftaran, Kemitraan dengan Platform Digital, Materi Pelatihan dan Pelaksanaan Program

 

KPK akan terus mengawal agar pelaksanaan program prakerja berjalan sesuai aturan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap program kartu prakerja diperbaiki secara menyeluruh sesuai rekomendasi yang sebelumnya disampaikan lembaga antikorupsi. KPK menilai peraturan presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres No 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja, telah memuat sejumlah rekomendasi KPK

“Secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi KPK,” kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Ahad (12/7).

Ipi menuturkan, terdapat sejumlah perubahan yang tercantum dalam Perpres itu. Beberapa di antaranya terkait target penerima pra kerja, jenis pelatihan, jenis lembaga pelatihan, bentuk insentif, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, pelaksanaan program kartu prakerja saat masa pandemi Covid-19.

Kemudian, susunan organisasi komite, ketentuan manajemen pelaksana, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan yang tidak perlu menggunakan cara pengaturan barang/jasa pemerintah alias tender. Serta gugatan ganti rugi yang dapat diajukan manajemen pelaksana kepada penerima kartu prakerja. 

KPK, lanjut Ipi, memastikan akan terus mengawal agar pelaksanaan program prakerja dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, KPK terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko) yang mengatur teknis pelaksaan program senilai Rp20 triliun yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima manfaat tersebut.

photo
Kartu Prakerja – (Dok. Pint)

Ipi melanjutkan, saat ini sedang dilakukan pembahasan Permenko baru. Dalam pembahasan tersebut, KPK terlibat memberikan masukan terhadap draft Permenko tersebut. “KPK berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko,” ujar Ipi.

Adapun, dalam kajian yang telah dipaparkan dan disampaikan kepada Menko Perekonomian, KPK menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan program. Empat aspek permasalahan itu yakni proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. 

“Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020,” terang Ipi.

Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial. Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan. 

KPK juga merekomendasikan penghentian sementara program kartu prakerja gelombang keempat sembari dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program serta pengembalian implementasi program ke kementerian yang relevan yaitu Kemnaker mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana. Rekomendasi tersebut juga disertai sejumlah rekomendasi teknis untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan dalam empat aspek tata laksana program.

“Yaitu, penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif dimana peserta yang disasar pada whitelist; tidak perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program; penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai; tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran,” ucap Ipi.

Selain itu, KPK merekomendasikan Komite meminta legal opinion ke Jamdatun Kejaksaan Agung tentang kerjasama dengan delapan platform digital, apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah. KPK juga merekomendasikan platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. 

Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya. KPK juga mendorong kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.

“Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP,” ucapnya.

Tak hanya itu, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.

“KPK berharap program Kartu Prakerja diperbaiki secara menyeluruh sesuai rekomendasi kami sebelum kembali dijalankan,” kata Ipi. 

Editor : Adella Azizah

BACA JUGA : 

Kemenaker Mencatat Hingga 7 April, Sudah 1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Segera Urus Kartu Prakerja!

Mau Dapat Rp 3,550.000? Daftar Kartu Pra Kerja, Ini Caranya

 




”The ”The ”The ”The

Tinggalkan Balasan